Pemimpin nasional harus mengetahui dan mengenal wilayah dan budaya bangsa, selanjutnya mampu menciptakan keamanan dan kenyamanan di seluruh Indonesia.
Demikian disampaikan Peserta Konvensi Capres Partai Demokrat Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo dalam 'Debat Bernegara' Konvensi Capres Demokrat di Surabaya, Jawa Timur, Kamis malam (13/2). Debat Bernegara kali ini dimoderatori oleh Suko Widodo dan Emil Faiza dengan mengusung tema "Pertahanan dan Keamanan, serta Masalah Sosial Budaya'.
"Jangan jadi pemimpin asing di negeri sendiri dan menjalankan pembangunan yang tidak sesuai dengan akar budaya bangsa. Pertahanan dan keamanan adalah syarat utama pembangungan," tegas Edhie dalam rilisnya.
Dalam sesi eksplorasi, atas pertanyaan moderator mengenai 351 konflik yang terjadi di wilayah Indonesia dalam 5 tahun terahir, Edhie menyatakan bahwa pengamalan nilai-nilai sila-sila Pancasila dan menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi adalah syarat utama menyeleaikan konflik yang di wilayah Indonesia.
Sementara mengenai kebijakan apa yang akan dilakukan sehubungan dengan pelestarian budaya Indonesia, Iapar Presiden SBY ini menyampaikan bahwa dirinya akan mengambil kebijakan yang lebih memberi ruang dan peluang kepada berkembangnya budaya lokal.
"Jangan sampai ketika negara lain mengakuinya sebagai budayanya baru kita ribut," ungakp Edhie.
Mengenai inisiatif pembangunan pangkalan militer di pulau-pulau terdepan Indonesia yang disampaikan moderator, Edhie menyatakan bahwa menempatkan pasukan dan peralatan militer di pulau-pulau terdepan Indonesia hal yang wajib dilakukan.
Lebih lanjut Edhie menegaskan bahwa pulau terdepan sebaiknya tidak hanya diduduki oleh militer, tetapi harus juga diisi dengan penduduk Indonesia sendiri dan menjadi wilayah hidup. Wajib militer di Indonesia? Edhie menyampaikan bahwa sistem pertahanan yang cocok untuk Indonesia adalah sistem pertahanan semesta, yang artinya pertahanan yang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer.
"Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan, mari kita semua mencontoh apa yang dilakukan para pendahulu kita dijaman perjuangan kemerdekaan dulu, meberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara," ujar Edhie.
Mengenai kebebasan pers, moderator mempertanyakan kepeda peserta debat mengenai bagaimana membangun dunia penyiaran di Indonesia di masa datang. Edhie menyatakan bahwa fungsi pendidikan harus diperhatikan oleh penyelenggara penyiaran publik.
"Serangan terhadap budaya bangsa sangat mudah masuk melalui jaringan penyiaran. Unsur pendidikan dalam program penyiaran wajib diperhatikan di masa depan. Dan pers harus selalu menjalalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah," ungkap mantan Kepala KSAD TNI ini.
Sementara mengenai pemberdayaan produk dalam negeri, Edhie mencontohkan Angkatan Laut republik Indonesia yang telah menggunakan kapal-kapal produk Jawa Timur. Ia berjanji untuk memberi ruang khusus untuk pengembangan produk dalam negeri.
"Harus ada keseungguhan, sempurnakan yang belum sempurna dan bimbing mereka. Jangan biarkran mereka berusaha sendiri," tegasnya.
"Jangan sekali-kali kita lupakan dan tiinggalkan budaya Indonesia yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Edhie melanjutkan bahwa tidak ada negara yang bisa membangun tanpa kedaulatan, keamanan, pertahanan, serta kenyamanan bagi seluruh rakayat Indonesia," tambah Edhie.
[rus]
