Berita

ilustrasi/net

PNS China Hadapi Tes Ukur Kecenderungan Korupsi

RABU, 12 FEBRUARI 2014 | 09:49 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di provinsi Jiangsu China akan mengikuti tes untuk mengukur seberapa besar kecenderungannya untuk melakukan tindak korupsi.

Seperti dikabarkan China Daily pada Selasa (11/2), dalam tes tersebut, para PNS harus menjawab pertanyaan-pertanyaan sensitif, termasuk pertanyaan mengenai kehidupan pribadinya.

Tes yang diajukan oleh kejaksaan di distrik Gulou Nanjing China tersebut terdiri dari 34 pertanyaan. Termasuk di antaranya adalah sejumlah pertanyaan seperti beberapa kali ada tawaran dari pihak luar untuk berhubungan seks dan apakah ada keinginan dari mereka untuk melakukan hubungan seks di luar nikah atau dengan perselingkuhan.


Pihak kejaksaan menyebut bahwa semakin tinggi nilai yang diperoleh, maka semakin tinggi kecenderungan orang tersebut untuk korupsi.

Wakil ketua kejaksaan, Mei Kun, menuturkan bahwa tes yang dilakukan tersebut adalah untuk membentuk kesadaran atas kemungkinan adanya perangkap korupsi yang dihadapi para PNS. Tes juga dapat menjadi semacam peringatan diri atas potensi korupsi yang ada.

Mei menyebut bahwa hasil dari tes sangat rahasia, "hasil tes hanya akan diketahui oleh mereka yang menjalani tes. Tes dapat menjadi semacam pendidikan diri."

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di dalam tes dibuat oleh kejaksaan, komisi pemeriksaan distrik Gulou, serta lembaga riset pencegahan dan pengendalian kejahatan yang berada di bawah Universitas Nanjing. Tes telah dimulai sejak bulan Januari lalu pada 200 PNS.

Mei menjelaskan bahwa pusat pencegahan korupsi telah dibangun di Nanjing sejak tahun 2000. Namun metode pencegahan korupsi yang dilakukan masih mengandalkan metode tradisional seperti studi kelompok dan analisa kasus korupsi.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh komisi disiplin dan inspeksi di Jiangsu, sebanyak 10.357 pejabat terbukti melakukan korupsi dan dihukum oleh otoritas setempat pada tahun 2013.

Sementara itu secara nasional, berdasarkan data dari komisi pusat inspeksi disiplin, pada tahun 2013 terdapat lebih dari 180.000 pejabat yang dihukum karena kasus korupsi.

Karena itu, demi memperbaharui metode pencegahan korupsi, dibuat tes untuk melihat kecenderungan PNS untuk korupsi.

Tes tersebut merupakan hasil dari penelitian mendalam atas kasus-kasus korupsi yang telah ada sebelumnya. Tes tersebut dicetuskan oleh direktur lembaga penelitian, Di Xiaohua.

"Tes lebih baik dari pada peringatan anti korupsi kerena menyediakan kesempatan bagi pejabat tingkat tinggi yang sering menghadapi godaan, untuk bercermin," kata Di. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya