Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan perhatian serius terhadap dampak bencana alam khususnya banjir yang mengakibat kerusakan infrastruktur jalan. Perhatian Presiden itu diwujudkan dengan memimpin langsung Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (7/2).
Rapat tersebut membahas dua agenda langkah-langkah terpadu melaksanakan kegiatan tanggap darurat akibat dampak dari bencana alam khususnya banjir, lebih khusus lagi tanggap darurat untuk perbaikan jalan-jalan yang mengalami kerusakan parah.
Anggota DPR Hayono Isman yang sebelumnya juga menyinggung soal kualitas infrastruktur yang mudah rusak mendukung langkah Presiden SBY yang langsung memerintahkan jajaran kementerian terkait untuk segera mempercepat proses perbaikan jalanan yang rusak karena banjir.
Tak hanya itu, dia mengingatkan, Pemerintah juga harus bisa menemukan formulasi agar jalanan tidak mudah rusak. Apalagi, persoalan jalan rusak tidak hanya di Jakarta, bahkan sejumlah daerah. Karena itu tidak bisa dianggap remeh. Pasalnya, baik atau tidaknya jalan akan sangat menentukan kondisi perekonomian suatu daerah ataupun negara.
"Bayangkan kalau ruas jalan di priok yang notabene sebagai akses utama komoditas dan jalur perekonomian rusak parah. Maka bisa dipastikan arus barang juga bakal tersendat, timbulnya ya kerugian," ujar Hayono (Rabu, 12/2).
Peserta Konvensi Capres Partai Demokrat ini mengaku bingung dan tidak habis pikir, kenapa kualitas jalan di Indonesia sangat mudah rusak. Harusnya, kata Hayono, jalan yang dibangun dengan rancangan tahan sampai 10 tahun. "Tapi kok sekarang yang ada malah kena hujan sedikit saja sudah terkelupas dan sudah seperti kubangan kerbau. Bisa jadi di daerah lebih parah," jelasnya.
Karena itu, wajar apabila publik juga curiga pada proyek pembangunan jalan. Sebab, indikasinya mudah saja, yakni terjadi banyak permainan karena jalan mudah sekali rusak. "Sepengetahuan saya anggaran perbaikan yang disediakan tiap tahun sangat besar. Untuk tahun 2014 saja, Kementerian Pekerjaan Umum mendapat alokasi anggaran lebih dari Rp 40 triliun tetapi tetap saja jalanan hancur,†kata caleg dari Dapil Jakarta I ini.
Perbaikan yang dilakukan, menurut Hayono, hanya proyek tambal sulam. "Karena itu saya meminta KPK turun tangan untuk mengecek proyek-proyek jalan ini. Terutama di jalan-jalan nasional," tegasnya.
Memang khusus di jalanan di Jakarta nilainya tak sebesar dengan sejumlah kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekarang. "Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, berapa ribu kilometer jalan di Indonesia. Itu kan sangat besar. Karena baik buruknya jalan semua taruanya nyawa pengguna jalan," jelasnya.
Terkait tanggap darurat akibat banjir, Presiden SBY, dalam rapat kabinet menegaskan agar mengutamakan perbaikan jalan yang rusak berat karena bisa mengganggu keamanan dan keselamatan para pengguna jalan.
“Setelah curah hujan berkurang, barulah dilakukan perbaikan jalan secara menyeluruh dilanjutkan. Itu tentu mengait pula dengan kebijakan dan upaya menyeluruh untuk mengatasi kerusakan akibat bencana banjir,†kata Presiden SBY.
[zul]
