Berita

Lantik Karsa, Gamawan Fauzi Bisa Masuk Bui 

SELASA, 11 FEBRUARI 2014 | 23:08 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi bisa masuk bui dengan dakwaan berkomplot dalam sindikat pemalsuan putusan Mahkamah Konstitusi bila ngotot melantik pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf (Karsa) sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur yang dijadwalkan digelar besok (Rabu, 12/2).

Hal ini disampaikan inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih Adhie M Massardi kepada wartawan Selasa (11/2) petang, setelah melengkapi dokumen penunjang pengaduan hakim Mahkamah Konstitusi ke Diretorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri.

Diterima oleh AKP M Hidayat, SE dengan nomer LP/142/II/2014 tertanggal 11 Februari 2014, delapan hakim MK yang diadukan adalah Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrawati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi dan Patrialis Akbar. Mereka diduga melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 263 jo Pasal 254 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun.


"Makanya, Gamawan Fauzi bisa ikut masuk bui bila melantik gubernur dan wagub Jatim, karena putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 117/PHPU.D-XI/2013 yang menetapkan kemenangan pasangan Karsa ternyata palsu. Sebab pleno hakim MK yang memutus perkara sengketa pilgub Jatim itu liar. Menyimpang jauh dari ketentuan pasal 28 ayat (1) UU MK,” jelas Adhie.

"Sebagai warga negara yang concern terhadap demokrasi dan penegakkan hukum, saya sudah laporkan hal ini ke Bareskrim Mabes Polri. Lewat pernyataan pers ini, saya anggap Gamawan sudah tahu. Jadi kalau tetap ngotot melantik kepala daerah dengan landasan hukum yang palsu, berarti Gamawan sudah berkomplot dengan sindikat pemalsuan akta otentik," jelas Koordinator Gerakan Indonesia Bersih ini.

Jubir presiden era Gus Dur ini siap berdebat dengan siapa saja mengenai keyakinannya bahwa dalam memutus perkara sengketa pilgub Jatim, hakim MK bukan hanya telah bersikap aneh dengan komposisi 8 hakim, tapi juga melanggar hukum.

“Patut dipertanyakan, kenapa mereka memaksakan kemenangan pasangan Karsa? Mudah-mudahan penyidik Bareskrim bisa membongkar skandal di balik semua ini,” pungkas Adhie Massardi. [dem]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Tokoh Reformasi Amien Rais, Megawati, Sultan HB X dan Gus Dur

Selasa, 12 Mei 2026 | 14:15

KPK Panggil Mantan Kepala BBPJN Stanley Cicero

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:55

Trump Geram Kuba Tak Kunjung Tumbang Meski Dihantam Embargo Minyak AS

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:54

UEA Diduga Diam-Diam Ikut Serang Iran

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:47

Juri Lomba Cerdas Cermat Jangan Antikritik

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:45

Dua Ajudan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Digarap KPK

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:41

Purbaya Dorong Insentif Mobil Listrik di Tengah Ancaman Konflik Iran-AS Berkepanjangan

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:25

Gibran Puji Inovasi Transportasi Gratis Pemprov DKI

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:20

Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar di Kalbar Harus Diulang

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:18

Aktivis Global Sumud Flotilla Alami Penyiksaan Selama Ditahan Israel

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:18

Selengkapnya