Berita

jusuf kalla-hatta rajasa

Hatta Rajasa Puji Kiprah Perusahaan JK dalam Membangun Daerah

SELASA, 11 FEBRUARI 2014 | 10:54 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengacungi jempol terhadap sepak terjang perusahaan milik Jusuf Kalla dalam melakukan pembangunan di daerah. Perusahaan yang tergabung dalam Kalla Group itu pun layak mendapatkan insentif karena masyarakat merasakan manfaat yang besar dengan adanya proyek yang dikerjakan.

Pasalnya, menurut Hatta, pemerintah perlu memberikan insentif terhadap perusahaan yang membangun infrastruktur untuk daerah.

"Kalla Group milik Pak Jusuf Kalla patut jadi contoh. Belum memulai proyeknya namun masyarakat sekitar sudah menikmati manfaatnya. Perusahaan seperti ini perlu mendapat insentif atau kemudahan dari pemerintah,” kata Hatta Rajasa.


Usulan pemberian insentif itu disampaikan Hatta dalam sambutannya pada ground breaking 6 proyek strategis yang dibangun di Provinsi Sulawesi Barat kemarin, seperti disebutkan dalam rilis yang diterima dari Media Officer M. Jusuf Kalla, Husain Abdullah pagi ini.

Enam proyek yang dimulai pengerjaannya di Sulbar ini, diantaranya PLTA Timbuan 450 MW, milik Kalla Group dengan nilai investasi mencapai 9 triliun rupiah, jalan tol Kota Mamuju-Bandara, pabrik minyak sawit, dan pengantongan semen Bosowa.

Sementara Kalla Group telah memulai proyek dengan membuka akses jalan beton sepanjang 85 km antara Salobatu-Kalumpang dan Karama, Sulawesi Barat.

Sebelumnya, Kalla Group telah mengoperasikan PLTA Poso II yang memiliki daya 180 megawatt (MW) tahun lalu. PLTA yang dibangun oleh tangan anak bangsa ini sudah mmensuplai listrik di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Pegoperasian PLTA Poso diperkirakan mampu menghemat sibisidi listrik hingga Rp 2 triliun per tahun. Angka tersebut berasal dari penghematan anggaran negara yang harus dikucurkan untuk membeli bahan bakar bila pembangkit listrik menggunakan diesel. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya