Pasti Ada Kepentingan Besar di Balik Pembebasan Corby

. Bila Menteri Amir Syamsuddin nekad membebaskan Corby dengan hanya bermodalkan Permen No.12/2013 dan menabrak PP No.99/2013, pastilah ada kepentingan besar yang sedang dipertaruhkan.

Demikian disampaikan anggota Komisi III dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Senin, 11/2).

"Apakah kepentingan besar itu berkait dengan negara dan rakyat? Patut diragukan. Kalau demi kemaslahatan rakyat dan negara, Corby mestinya tidak diperlakukan istimewa dan spesial. Dia harus menjalani sanksi hukum maksimal agar tumbuh efek jera bagi setiap WNA yang ingin membangun jaringan atau sel-sel perdagangan narkotika di Indonesia," jelas Bambang.

 Menurut Bambang, sanksi hukum maksimal bagi narapidana kasus narkotika sangat perlu, karena jumlah korban jiwa dan kerugian materil akibat peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (Narkoba) terlarang di Indonesia sudah sampai pada tahap amat sangat menakutkan. Bahkan, birokrasi negara pun sudah tersusupi sindikat narkotika, karena sejumlah lembaga pemasyarakatan pun dijadikan basis produksi dan peredaran narkoba.
 
Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), Bambang mencatatm sekitar 50 orang tewas setiap harinya di Indonesia karena mengonsumsi narkoba. Riset BNN-Universitas Indonesia (UI) menemukan 3,8 juta orang atau 2,2 persen dari populasi penduduk tercatat sebagai penyalahguna narkoba. Karena itu, negara harus mengalokasikan dana Rp 4,1 triliun untuk membiayai rehabilitasi para korban narkotika.
 
"Data-data ini sudah membuat puluhan juta orang tua cemas setiap harinya, karena khawatir putera-puteri mereka terperangkap narkoba. Para ayah-ibu tahu betul bahwa anak-anak selalu berada dalam ancaman teror narkoba. Kecemasan para orang tua itulah memunculkan ungkapan, Indonesia darurat Narkoba. Mengapa pemerintah tidak mau menghayati aspirasi para orang tua di negara ini?" tanya Bambang. [ysa]