Berita

ilustrasi/net

Rencana Pembatasan Imigran Bahayakan Hubungan Swiss-Uni Eropa

SENIN, 10 FEBRUARI 2014 | 14:19 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

. Swiss hampir pasti akan menerapkan batasan bagi orang asing yang menetap ataupun bekerja di negara tersebut.

Hal tersebut menyusul hasil pemungutan suara yang digelar pada Minggu kemarin (9/2) terkait proposal atas referendum yang akan memberlakukan kuota orang asing di Swiss, termasuk orang asing yang berasal dari negara-negara Uni Eropa (UE).

Sebagaimana dilansir The Independent, pada pemungutan suara tersebut, sebanyak 50,3 persen pemilih mendukung proposal yang diajukan oleh Partai Konservatif Rakyat Swiss. Sedangkan jumlah suara yang menolak adalah sebesar 43 persen.


Partai Konservatif menyebut bahwa saat ini imigran yang berada di Swiss mencapai angka 80 ribu orang per tahun. Hal tersebut mengancam dan membahayakan eksistensi budaya serta identitas negara tersebut.

Partai juga menyebut bahwa Swiss saat ini memiliki populasi sebanyak 8 juta orang, di mana satu dari empat orang Swiss lahir di luar negeri.

Mayoritas imigran yang berada di Swiss saat ini berasal dari Jerman, Italian, Prancis, serta Portugal.

Sekalipun Swiss bukan merupakan negara anggota UE, namun negara tersebut menerapkan kebijakan imigrasi yang mengijinkan adanya sirkulasi bebas manusia dan barang dari dan ke negara-negara UE dengan sejumlah pengecualian. Kebijakan tersebut telah diterapkan sejak 12 tahun yang lalu, ketika pakta tentang imigrasi ditandatangani dalam paket perjanjian dengan UE.

Pembatasan kuota juga akan diberlakukan pada semua ijin yang dicakup oleh undang-undang tentang warga negara asing. Termasuk di antaranya adalah ijin atas komuter harian lintas-batas yang umumnya berasal dari Prancis, Jerman, dan Italia. Pembatasan juga akan berlaku bagi para pencari suaka. Selain itu, dalam sektor bisnis, perusahaan harus memberikan prioritas bagi warga Swiss untuk dipekerjakan.

Komisi Eropa yang bermarkas di Brussels dalam sebuah pernyataan menyebut bahwa pemungutan suara tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip 'batas terbuka' antara UE dan Swiss.

Ilmuan politik Swiss Pascal Sciarini menyebut bahwa negaranya menghadapi kekacauan ekonomi karena dengan penerapan batasan orang asing tersebut akan membuat semua perjanjian dimpolatik dan komersial dengan UE harus dinegosiasi ulang dari awal. Pasalnya, lebih dari setengah ekspor Swiss adalah ke UE. [ysa]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Izin Dicabut, Toba Pulp Bongkar Dokumen Penghargaan dari Menteri Raja Juli

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:08

Prabowo Hadiri Forum Bisnis dan Investasi di Lancaster House

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:04

Bonjowi Desak KIP Hadirkan Jokowi dan Pratikno

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:57

15 Anggota Fraksi PDIP DPR Dirotasi, Siapa Saja?

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:50

Pramugari Florencia 13 Tahun Jadi Bagian Wings Air

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:35

Inggris Setuju Kerja Sama Bangun 1.500 Kapal Ikan untuk Nelayan RI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:31

Bukan Presiden, Perry Warjiyo Akui yang Usul Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:30

Wakil Kepala Daerah Dipinggirkan Setelah Pilkada

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:22

Konflik Agraria di Kawasan Hutan Tak Bisa Diselesaikan Instan

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:20

Krisis Bukan pada Energi, tapi Tata Kelola yang Kreatif

Rabu, 21 Januari 2026 | 16:54

Selengkapnya