Berita

rizal ramli/net

Politik

Pemerataan Pembangunan Lebih Penting Ketimbang Pemindahan Ibukota Negara

MINGGU, 09 FEBRUARI 2014 | 22:15 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pemindahan ibukota Indonesia dari Jakarta ke daerah lain telah menjadi wacana lama. Namun bagi Capres Konvensi Rakyat, DR. Rizal Ramli, pemindahan Ibukota Negara bukanlah perkara utama yang harus dilakukan oleh presiden terpilih Pilpres 2014.

"Menurut saya itu nomer dua. Yang pertama adalah melakukan pemerataan pembangunan ke seluruh penjuru Indonesia," kata Rizal Ramli menjawab pertanyaan panelis dalam debat ketiga Capres Konvensi Rakyat di Balikpapan Sport and Convention Center, Balikpapan, Kalimantan Timur (Minggu, 9/2).

Menurutnya, pemerataan pembangunan harus dilakukan melalui alokasi keuangan yang adil untuk daerah. Misalnya, pemerintah harus membagi-bagikan tanah kosong di luar Pulau Jawa kepada masyarakat, bukan hanya untuk para konglomerat.


"Saat Malaysia bagian timur kosong, Mahatir memberikan tanah itu kepada siapa yang mau pindah ke sana. Itu yang akan saya tiru," ujarnya.

Dibatasi jatah waktu pemaparan, Rizal Ramli menyebut langkah lainnya dengan pengelolaan kekayaan sumber daya alam yang ada di daerah digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

"Soal Blok Mahakam yang akan habis kontrak karyanya misalnya, sejak April 2013 kami sudah menulis surat kepada pemerintah supaya diberikan kepada BUMN apakah pertamina atau BUMN gabungan dengan pemerintah daerah," demikian Rizal Ramli. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya