Berita

Suryadharma Ali/net

Politik

SDA Tak Masalah Belum Dikukuhkan Jadi Capres

MINGGU, 09 FEBRUARI 2014 | 07:58 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali (SDA) menghormati pandangan mayoritas Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPP yang menginginkan capres mereka dideklarasikan sesudah pileg 9 April 2014.

"Saya menghormati apa pun keputusan yang ditetapkan dalam Mukernas, karena forum ini memang forum yang representatif untuk mengambil keputusan besar," kata SDA di tengah arena Mukernas II PPP di Hotel Preanger Bandung, Sabtu malam (8/2).

Termasuk kalau forum Mukernas akhirnya memutuskan ada sembilan nama yang akan diajukan sebagai bakal capres.


"Saya akan menghormati itu," tandas pejabat Menteri Agama RI ini.

Sebelumnya sebanyak 26 DPW dari total 33 DPW menilai penentuan pasca pileg adalah yang terbaik. Mereka juga sepakat mengajukan usulan bakal capres lebih dari satu nama, yaitu dari kalangan internal dan eksternal.

Sembilan nama itu adalah; Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA), mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Putri Gus Dur Yenny Wahid, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, Bupati Kutai Timur Isran Noor, dan Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa.

Seperti dilansir dari JPNN, kecenderungan keputusan Mukernas tersebut sudah tergambar dari pertemuan lobi yang dilakukan 33 DPW bersama SDA dan jajaran pengurus DPP. Dalam pertemuan yang berlangsung alot dan baru berakhir Sabtu (8/2) dinihari tersebut, mayoritas DPW kukuh mempertahankan sikap mereka menolak rencana pendeklarasian capres PPP dalam forum Mukernas. Saat itu, hanya ada 9 DPW yang tetap solid mendukung SDA dicapreskan dalam forum Mukernas tersebut. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya