Mayoritas peserta Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sepakat calon presiden (capres) dideklarasikan sesudah pemilihan legislatif (pileg) 9 April 2014.
Dari penyampaian pandangan mayoritas Dewan Pengurus Wilayah (DPW). Sebanyak 26 DPW dari total 33 DPW menilai penentuan pasca pileg adalah yang terbaik.
"Penentuan diharapkan setelah pileg sehingga kita tahu kekuatan PPP ajukan capres bagaimana," ujar Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan Amir Uskara di sela acara Mukernas di Hotel Preanger Bandung, Sabtu (8/2).
Selain itu, 26 DPW juga sepakat mengajukan usulan bakal capres lebih dari satu nama, yaitu dari internal dan eksternal. "Kami tetap ajukan sembilan nama yang diusulkan untuk bisa menjadi pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat untuk rapat menentukan siapa yang jadi capres," imbuh Amir.
Sembilan nama itu adalah, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA), mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Putri Gus Dur Yenny Wahid, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, Bupati Kutai Timur Isran Noor, dan Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa.
Dengan pandangan mayoritas DPW tersebut, agenda Deklarasi Capres yang sudah diagendakan berbarengan dengan puncak peringatan Harlah PPP di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB, hari ini (Minggu, 9/2), terancam batal.
Seperti dilansir dari
JPNN, kecenderungan keputusan Mukernas tersebut sudah tergambar dari pertemuan lobi yang dilakukan 33 DPW bersama SDA dan jajaran pengurus DPP. Dalam pertemuan yang berlangsung alot dan baru berakhir Sabtu (8/2) dinihari tersebut, mayoritas DPW kukuh mempertahankan sikap mereka menolak rencana pendeklarasian capres PPP dalam forum mukernas. Saat itu, hanya ada 9 DPW yang tetap solid mendukung SDA dicapreskan dalam forum mukernas.
[rus]
