Berita

Puluhan Warga Homs Dievakuasi dengan Dikawal Polisi dan Tentara

SABTU, 08 FEBRUARI 2014 | 12:30 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

. Sebanyak 83 warga sipil Suriah, yang tinggal di wilayah Homs yang dikepung oleh pemerintah, dievakuasi pada Jumat kemarin (7/2). Mereka pun diminta membawa semua barang berharga yang tersisa dan meninggalkan wilayah yang disebut paling parah terkena dampak perang sipil di Suriah sejak tahun 2011 itu.

Para warga sipil tersebut kemudian berjalan ke luar wilayah Homs menuju titik pertemuan yang telah ditentukan untuk dievakuasi. Sejumlah bus dan mobil kecil PBB dan Bulan Sabit Merah menanti di titik pertemuan. Sejumlah polisi, tentara, serta relawan juga membantu jalannya evakuasi.

Evakuasi tersebut merupakan bagian dari hasil perundingan tahap pertama di Jenewa, Swiss minggu lalu. Pada pembicaraan itu, pemerintah dan oposisi tidak menemukan landasan bersama untuk menyelesaikan konflik internal mereka.


Namun, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan gencatan senjata selama tiga hari di kota Homs yang terbagi dalam dua area. Arae pertama dikepung dan dikuasi pemerintah, sementara area lainnya dikuasai dan dikepung oleh oposisi.

Gencatan senjata tersebut dilakukan demi melakukan evakuasi yang dimulai pada hari Jumat kemarin. Selain itu, gencatan senjata juga dilakukan untuk memberikan akses bagi bantuan kemanusiaan agar bisa masuk ke Homs. Pasalnya tidak semua warga sipil yang berada di dalam wilayah Homs tersebut ingin dievakuasi. Namun pemberian bantuan kemanusiaan baru dapat dimulai pada hari ini, Sabtu (8/2).

Mayoritas dari warga sipil yang dievakuasi adalah perempuan dan anak-anak. Program Pangan Dunia atau World Food Programme (WFP) menyebut bahwa banyak dari para warga tersebut menderita kekurangan gizi.

"Mereka hidup mengandalkan daun, rumput, zaitun, dan apa pun yang bisa mereka temukan," kata juru bicara WFP Elisabeth Byrs seperti dikutip al Jazeera.

Sejak konflik Suriah terjadi, diperkirakan terdapat ribuan warga sipil terperangkap di Homs. Mereka terpaksa hidup dalam kondisi kurang layak karena kekuarangan pasokan makanan serta obat-obatan.

Sementara itu, wakil Menteri Luar negeri Suriah, Faisal Maqdad menyebut bahwa pemerintah menyambut baik evakuasi tersebut.

"Ini akan memperbolehkan warga sipil, anak-anak, dan orang dengan kebutuhan khusus untuk meninggalkan kota," katanya.

"Kita sangat bahagia karena kita menemukan kemungkinan untuk membawa keluar warga tersebut dan menyediakan mereka yang masih memilih bertahan di dalam Homs sejumlah bantuan kemanusiaan yang layak," jelasnya.

Lebih lanjut Maqdad juga menyebut bahwa pihaknya akan mengambil bagian dalam pembicaraan damai tahap dua yang direncakan akan digelar pada Senin (10/2). [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya