Berita

Hukum

KPK Dalami Permainan Akil di Pilkada Bali

KAMIS, 06 FEBRUARI 2014 | 22:24 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami berbagai laporan adanya dugaan permainan Akil Mochtar dalam berbagai sengketa pilkada lain, salah satunya Pilkada Provinsi Bali yang dilaporkan Forum Masyarakat dan Cinta Bali.

Jurubicara KPK Johan Budi mengatakan sengketa Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Bali merupakan salah satu kasus yang tengah dikembangkan oleh komisi pihaknya, dari beberapa sengketa pilkada lain di luar Pulau Jawa yang ditangani Akil selaku hakim Mahkamah Konstitusi.

"Sedang ditelaah," kata Johan kepada wartawan (Kamis, 6/2).


Dia membenarkan berdasarkan informasi dari pihak Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK, ada informasi atau laporan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Akil dalam pilkada daerah lain. Yang pasti, katanya, KPK perlu mendalami apakah valid atau tidak.

"Harus melalui proses telaah," katanya.

Nantinya, kata Johan, jika dari hasil penelaahan tim menemukan adanya bukti yang cocok perihal permainan Akil dalam pusaran kasus sengketa yang tengah ditanganinya, maka kasus tersebut bisa dinaikkan ke dalam tahap penyelidikan.

''Bisa (dinaikkan ke tahap penyelidikan), tetapi tergantung hasil telaah apakah valid atau enggak informasinya. Kalau ternyata bahan-bahan itu berkaitan dengan yang sedang disidik, bisa saja langsung dilakukan penyelidikan lebih lanjut,'' tandasnya.[dem]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya