Berita

gita wirjawan

Di Sini Dituding Agen Asing, di Aussie Gita Dianggap Ancaman

KAMIS, 06 FEBRUARI 2014 | 18:40 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pandangan Indonesianis dari Australian National University, Prof. Greg Fealy terhadap sosok Gita Wirjawan mencerminkan kekhawatiran pihak asing terhadap sikap ekonomi-politik peserta Konvensi Capres Partai Demokrat itu selama ini.

Kalau menjadi Presiden, mantan Menteri Perdagangan itu dianggap berpotensi mengganggu kepentingan negara-negara Barat.

Selain itu, penilaian Greg Fealy itu juga memutarbalikkan opini yang berkembang selama ini di Tanah Air bahwa Gita, yang merupakan Ketua Barindo itu, kerap dituding pro asing dan agen neolib.


"Pandangan Fealy ini menarik jika melihat opini yang dikembangkan di media-media Indonesia yang justru menuduh Gita agen Neolib, tidak pro kepentingan bangsa," jelas Sekjen Barindo Fajar Riza Ul Haq kepada Rakyat Merdeka Online (Kamis, 6/2).

"Yang pasti, pemihakan asing terhadap figur Jokowi karena dinilai lebih friendly, tidak akan menggoyahkan komitmen 'Merah Putih' Gita, utamanya menyangkut kepentingan ekonomi nasional," sambung alumni Program Pertukaran Pemimpin Muda Muslim Indonesia-Australia ini.

Sebelumnya, Greg Fealy menilai, kalau Gita Wirjawan terpilih jadi Presiden, akan berdampak negatif terhadap Australia. Hal ini terlihat dari sejumlah kebijakan Gita saat menjadi Mendag, terutama terkait penghentian impor daging sapi tahun lalu. Menurutnya, yang berpeluang besar menjadi presiden Indonesia adalah Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) yang pertentangannya dengan kebijakan Australia minim sekali.

Dia menilai, permasalahan Jokowi jauh lebih sedikit daripada Gita Wirjawan. "(Gita) salah seorang yang paling vokal dalam masalah tekait dengan Australia dan Amerika Serikat," ungkapnya.

Gita sendiri menilai Indonesianis itu tidak memahami prinsip pentingnya kerjasama ekonomi secara bilateral yang saling menguntungkan tanpa mengabaikan kepentingan nasional masing-masing negara.

"Kita harus jelas dengan nasionalisme kita ke depan. Yang pasti, kerjasama dengan negara manapun harus adil dan meningkatkan martabat, kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat Indonesia," jelas Gita. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya