Berita

gita wirjawan

Tanggapi Pengamat Aussie, Gita Tegaskan Nasionalisme harus Dikedepankan

KAMIS, 06 FEBRUARI 2014 | 11:33 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Indonesianis asal Australia tidak memahami prinsip pentingnya kerjasama ekonomi secara bilateral yang saling menguntungkan tanpa mengabaikan kepentingan nasional masing-masing negara.

Gita Wirjawan mengungkapkan hal tersebut dalam pesan singkat yang diterima sesaat lalu (Kamis, 6/2) menanggapi pernyataan Indonesianis dari Australian National University, Prof. Greg Fealy dan dari Monash University, Australia, Prof. Greg Barton.

"Kita harus jelas dengan nasionalisme kita ke depan. Yang pasti, kerjasama dengan negara manapun harus adil dan meningkatkan martabat, kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat Indonesia," ungkap peserta Konvensi Capres Partai Demokrat yang pagi ini dalam rangkaian kunjungan di Kota Bandung.


Sebelumnya, Greg Fealy menilai, kalau Gita Wirjawan terpilih jadi Presiden, akan berdampak negatif terhadap Australia. Hal ini terlihat dari sejumlah kebijakan Gita saat menjadi Mendag, terutama terkait penghentian impor daging sapi tahun lalu. Menurut penulis buku Ijtihad Politik Ulama ini, yang berpeluang besar menjadi presiden Indonesia adalah Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) yang pertentangannya dengan kebijakan Australia minim sekali.

Senada dengan Greg Fealy, Greg Barton juga demikian. Menurutnya, Jokowi memiliki peluang besar untuk pemimpin Indonesia.

Penulis buku Gagasan Islam Liberal di Indonesia ini mengakui bahwa Australia khawatir terhadap sejumlah tokoh yang lebih mengepankan kepentingan politik. Menurutnya, tokoh seperti itu bisa mengakibatkan praktek perdagangan yang tidak sehat. "Jokowi, bagaimanapun, tidak terikat oleh masalah nasionalisme," demikian Barton, yang juga penulis buku Biografi Gus Dur ini. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya