Berita

Greg fealy/net

Menguntungkan, Alasan Australia Dukung Jokowi Dibanding Gita Wirjawan

KAMIS, 06 FEBRUARI 2014 | 09:50 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Keikutersertaan Gita Wirjawan dalam Konvensi Capres Partai Demokrat ternyata tidak hanya mendatangkan kekhawatiran sejumlah kalangan di dalam negeri. Bahkan, beberapa pengamat dari luar negeri memandang mantan Menteri Perdagangan itu sebagai ancaman terhadap kepentingan dalam negeri mereka.

Indonesianis dari Australian National University, Prof. Greg Fealy misalnya. Menurutnya, Gita kurang populer dan tentu akan sulit memenangkan Pilpres mendatang. Artinya, hal itu sangat menguntungkan bagi keberlanjutan perdagangan Australia di Indonesia.

Karena, bagi penulis buku Ijtihad Politik Ulama ini, kalau Gita Wirjawan terpilih jadi Presiden, akan berdampak negatif terhadap Australia. Hal ini terlihat dari sejumlah kebijakan Gita saat menjadi Mendag, terutama terkait penghentian impor daging sapi tahun lalu.


Di banding Gita, mereka lebih mendukung Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia yang akan menggantikan SBY. Alasannya, pandangan-pandangan Gubernur DKI Jakarta itu tidak begitu keras terhadap kebijakan Australia .

 "Dia (Jokowi) adalah seorang pengusaha. Dia bisa menghargai keuntungan bisnis. Dia adalah pragmatis, tetapi juga nasionalis," kata Fealy seperti dikutip dari Tempo edisi bahasa Inggris pagi ini.

Selain itu juga, dia membandingkan, Jokowi tidak begitu bermasalah dibanding Gita. Karena, katanya lagi, Gita adalah sosok yang vokal terhadap isu-isu yang menyangkut Australia dan Amerika Serikat .

Senada dengan Greg Fealy, Indonesianis dari Monash University, Australia, Prof. Greg Barton juga demikian. Menurutnya, Jokowi memiliki peluang besar untuk pemimpin Indonesia.

Penulis buku Gagasan Islam Liberal di Indonesia ini mengakui bahwa Australia khawatir terhadap sejumlah tokoh yang lebih mengepankan kepentingan politik. Menurutnya, tokoh seperti itu bisa mengakibatkan praktek perdagangan yang tidak sehat. "Jokowi, bagaimanapun, tidak terikat oleh masalah nasionalisme," demikian Barton, yang juga penulis buku Biografi Gus Dur ini. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya