Berita

ilustrasi/net

KTI Watch Minta Para Capres Usung Visi Pemerataan Pembangunan

RABU, 05 FEBRUARI 2014 | 15:30 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Kawasan timur Indonesia mempunyai masalah yang amat mendasar dalam hal pembangunan daerah, lantaran infrastruktur di kawasan timur kurang memadai. Tak pelak kawasan timur selalu tertinggal dengan barat yang memiliki infrastruktur memadai.

Oleh karenanya, Kawasan Timur Indonesia Watch (KTI Watch) berharap momentum Pilpres 2014 bisa menghasilkan pemimpin yang berfokus pada pemerataan pembangunan daerah.

"Pemerintah baru harus punya political will dalam menghadirkan kebijakan strategis yang sinergis dan integratif dengan pemerintah provinsi, maupun kabupaten, yang menjadi bagian integral dari pembangunan nasional," ujar Direktur KTI Watch Razikin Juraid saat berbincang dengan Rakyat Merdeka Online (Rabu, 5/2).


Kebijakan pembangunan kawasan timur, lanjutnya, merupakan sesuatu yang sangat vital bagi keberlangsungan pembangunan nasional. Sudah saatnya ketersediaan sumber daya alam yang berlimpah di kawasan timur Indonesia dibangun secara serius untuk kesejahteraan masyarakat.

Dengan nada kecewa, Razikin mengatakan bahwa untuk saat ini KTI sudah tidak bisa lagi berharap pada Pemerintahan SBY yang selama sepuluh tahun memerintah selalu tutup mata dengan ketimpangan barat-timur.

Jadi, lanjut mantan Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) itu, harapan pemerataan ada pada calon-calon presiden 2014. Konsep pembangunan integral harus dijadikan visi bersama, agar ketimpangan pembangunan antar kawasan ini tidak melulu menjadi problem mendasar.

"Kita tentu tidak ingin melihat bangsa ini hancur hanya karena persoalan ketidakmampuan kita dalam menyelesaikan persoalan yang sesungguhnya dapat kita selesaikan," tandasnya. [ysa]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya