Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melarang penjualan BBM subsidi ke kapal nelayan. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Barat Ono Surono mengatakan, pelarangan itu merupakan kado kesengsaraan bagi nelayan di tengah kondisi cuaca buruk yang membuat nelayan tidak bisa melaut.
"Di saat kondisi cuaca buruk yang mengakibatkan nelayan tidak bisa melaut, pemerintah justru menambah berat beban nelayan melalui pencabutan BBM subsidi bagi nelayan dengan kapal 30 GT ke atas. Hal ini jangan sampai dibiarkan dan harus ditolak," katanya kepada wartawan (Rabu, 5/2).
Rencananya, kata Ono, para nelayan akan melakukan aksi unjuk rasa yang akan dilakukan di Jakarta pada pertengahan pekan depan. Ribuan nelayan dari Indramayu, Cirebon, Tegal, Batang dan seluruh nelayan Pantura yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu (FNB), akan melakukan aksi ke kantor ESDM dan Istana Negara.
Ono menjelaskan, pencabutan subsidi BBM itu telah diumumkan melalui surat yang dikeluarkan BPH Migas yang ditandatangani Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Someng Nomor 29/07/Ka.BPH/2014 Tanggal 15 Januari 2014. Dalam surat tersebut dikeluarkan perintah kepada Pertamina, AKR dan Surya Parna Niaga agar tidak menyalurkan dan tidak melayani penyaluran jenis BBM tertentu (BBM Bersubsidi)  kepada konsumen pengguna usaha perikanan dengan ukuran Kapal diatas 30 gross tom (GT).
Surat tersebut ditujukan kepada Pertamina,  AKR Corporindo dan Surya Parna Niaga dengan tembusan antara lain kepada Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Chatib Basri,  Menteri ESDM Jero Wacik dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutarjo.
"Setelah ada kebijakan ini nelayan sudah tidak bisa mengisi BBM, sehingga terdapat penumpukan kapal," demikian Ono.
[dem]
