Berita

Indonesia Bisa Jadi Mercusuar Perdamaian Dunia

RABU, 05 FEBRUARI 2014 | 14:32 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Demokrasi di usia reformasi yang baru 15 tahun belum matang. Pada masa transisi sekarang ini sebagian komponen bangsa masih mempertontonkan perilaku yang tidak sejalan dengan nafas demokrasi.

"Masih adanya gesekan antar etnis, perilaku politik yang semakin transaksional adalah beberapa tanda belum matangnya reformasi demokrasi kita," ujar peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Ali Masykur Musa saat berdialog dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Bandung, Rabu (5/2).

Menurut tokoh muda NU yang akrab disapa Cak Ali ini, belum matangnya demokrasi disebabkan oleh reformasi politik dan pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat tidak diimbangi dengan pemerataan kesejahteraan dan penegakan hukum. Akibatnya korupsi menjadi sikap yang mewabah di Indonesia, terbukti 311 kepala daerah berurusan dengan aparat penegak hukum.


"Untuk mewujudkan demokrasi yang beradab dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, maka prinsip equality before the law dan penegakan hukum tanpa pandang bulu harus di laksanakan. Dengan cara begitu pembangunan ekonomi yang berkeadilan dalam sistem politik berkeadaban dapat di realisir," papar Cak Ali seperti tertulis dalam keterangan pers yang diterima redaksi.

Selain mendapatkan bonus demokrasi yang begitu cepat berkembang dan bonus pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,2% pertahun, Indonesia menurut Cak Ali memiliki bonus toleransi sebagai dasar hidup damai dalam kemajemukan.

"Inilah kekuatan Indonesia untuk menjadi negara mercusuar perdamaian dunia. Bonus-bonus tersebut harus kita rawat dan tingkatkan kualitasnya," tandas Capres yang mengusung visi Indonesia Adil, Makmur dan berMartabat ini.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya