Di Tengah Bencana, KPU Hamburkan Uang Negara

Rapat akbar bertajuk "Konsolidasi Nasional Menyongsong Penyelenggaraan Pemilu 2014" yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai sebagai tindakan pemborosan anggaran perbelanjaan negara. Pasalnya, kegiatan itu diikuti oleh seluruh komisioner KPU daerah beserta jajaran sekretaris.

"Di tengah banyaknya bencana yang menimpa negeri ini, kegiatan itu terkesan tidak produktif dan cenderung tidak peka terhadap kondisi bangsa saat ini," ujar Direktur Riset dan Analisa Media, Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik, Ahmad Fanani kepada redaksi sesaat lalu, Selasa (4/2).

"Bayangkan, ada 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota dikali 6 orang peserta. Berarti ada 3.180 orang yang diundang ke Jakarta. Andaikata, tiket pesawat mereka masing-masing 5 juta rupiah per orang, maka anggaran negara untuk tiket saja lebih dari 15,9 miliar rupiah. Belum lagi fasilitas hotel, transportasi, dan biaya-biaya pelaksanaannya. Jumlahnya diperkirakan bisa mencapai 19 sampai dengan 20 miliar rupiah," tambahnya.

Fanani memahami bahwa rapat kordinasi yang dilaksanakan pada 4-6 Februari 2014 di Jakarta itu sangat penting dilakukan. Tapi menurutnya, kegiatan itu tidak mesti diikuti oleh seluruh komisioner KPU. Bisa dilakukan penghematan sampai dengan 85 persen jika yang diundang hanya ketua dan sekretaris KPU di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

Ia juga mensinyalir bahwa rapat kordinasi jenis ini sudah sering dilakukan sebelumnya. Kalau selama ini hanya perwakilan instansi masing-masing KPU saja yang diundang, kali ini mereka semua diundang. Akibatnya, terjadi pemborosan anggaran yang sangat tidak perlu.

"Kalau 85 persen anggaran pelaksanaan kegiatan itu disumbangkan ke korban bencana alam, pasti sudah sangat membantu. Ironisnya, bantuan korban bencana biasanya selalu terlambat dan cenderung mengalami hambatan. Namun dana untuk acara seperti ini tidak pernah terlambat dan selalu tepat waktu", ungkap Fanani.

Ia meminta BPK dan kalau perlu KPK memeriksa secara ketat penggunaan anggaran yang sangat boros tersebut. Dengan begitu, potensi penyalahgunaan anggaran negara dapat dihindarkan.

"Kalau dinilai ada pemborosan, maka BPK perlu memberikan peringatan dan tindakan agar kegiatan seperti ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang," pungkas Fanani. [rus]