Gita Wirjawan harus bertanggung jawab atas kisruh impor beras yang terjadi belakangan ini. Kisruh impor beras yang muncul antara lain karena kesamaan kode impor untuk beras premium dan medium serta kecerobohan petugas di lapangan yang tidak memeriksa barang masuk sesuai perizinan merupakan tanggung jawab Gita selaku Menteri Perdagangan.
"Menurut saya Gita Wirjawan harus bertanggung jawab atas kisruh impor beras. Itu semua tanggung jawab dia," ujar Wakil Ketua Indonesian Human Right Commitee and Social Justice, Ridwan Darmawan dalam pesan elektroniknya kepada redaksi (Selasa, 4/2).
Keputusan Gita mundur dari posisi Menteri Perdagangan karena ingin fokus mengikuti Konvensi Capres Demokrat bukanlah sikap seorang pemimpin yang sedang dinantikan rakyat.
Masyarakat, kata Ridwan, akan lebih apresiatif jika Gita mundur karena ketidaksanggupannya menyelesaikan kisruh impor beras, disertai dengan permintaan maaf kepada seluruh rakyat khususnya para petani yang selama ini dirugikan dengan masuknya beras impor di pasar-pasar. Karena itu sudah semestinya Gita memupus ambisinya menjadi RI 1.
"Selesaikan dulu problem utama rakyat terutama yang menjadi tanggung jawabnya sebagai Mendag," imbuh Ridwan.
Impor beras sudah menjadi problem tahunan bagi petani kita. Keputusan pemerintah mengimpor beras jelas merugikan petani. Dan petani, kata Ridwan, di hadapkan pada kebingungan yang sama setiap ketemu dengan kebijakan impor beras, yakni saling lempar tanggung jawab diantara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Bulog.
"Kejadian hari-hari ini juga sama, semua lempar tanggung jawab," demikian Ridwan.
[dem]
