Berita

Atasi Banjir, Pemerintah harus Berani Gusur Mall

SELASA, 04 FEBRUARI 2014 | 11:48 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Agar banjir tidak menjadi bencana rutin yang melanda Jakarta, sudah seharusnya dibuat kebijakan yang berani dan tegas.

"Salah satunya, Pemerintah harus berani menggusur mall," tegas  politikus muda PAN Kanti W. Janis dalam pernyataannya pagi ini (Selasa, 4/2).

Selama ini jika mau menyalahkan infrastruktur terkait penyebab banjir, selalu kaum marjinal duluan yang dikejar. Seolah-olah mereka yang tinggal di bantaran sungai adalah penyebab utama banjir. "Padahal bangunan-bangunan mega besar itulah penyebab utamanya," kata Kanti lagi.


Dia mengakui, untuk menggusur mall tersebut berat, tetapi juga bukan tidak mungkin bisa dicapai. Karena itu, pemerintah harus mengajak bertemu para pemilik dan pemegang saham mall, panggil ahli tata kota dan ekonomi. "Yakinlah bahwa keteraturan akan membawa dampak ekonomi yang besar bagi seluruh pihak," katanya meyakinkan.

Menurutnya, jika mereka adalah negarawan sejati mereka rela mall-mall itu dirobohkan. Apalagi, sekarang jika sudah terkepung banjir dan macet, tak ada lagi orang yang mau mengunjungi mall.

"Mall pun tidak membawa keuntungan ekonomi nyata bagi pengusaha eceran lokal. Coba jelajahi mall, berapa persen merek nasional yang masuk disana? Keberadaannya hanya bikin banjir, membuat yang kaya makin kaya, mempertajam jarak sosial antar kelas ekonomi," imbuh calon anggota DPR RI daerah pemilihan Jakarta III,  yang meliputi Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu ini.

Karena itu, dia menambahkan, warga Jakarta lebih butuh kawasan hijau daripada mall. Warga Jakarta lebih butuh daerah resapan air daripada mall. "Warga Jakarta lebih butuh kehidupan bebas banjir daripada mall," pungkasnya. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya