Pimpinan Komisi VII DPR berinsial SB dan anggota Komisi VII berinsial JAM rajin meminta komisi kepada Pertamina. Keduanya antara lain meminta Pertamina memberikan jatah satu rupiah dari setiap liter untuk volume BBM PSO/BBM subsidi.
Informasi yang diperoleh redaksi, dari pemeriksaan saksi dalam penyidikan kasus korupsi SKK Migas dengan tersangka Rudi Rubiandini terungkap bahwa permintaan tersebut disampaikan JAM dan SB kepada direksi Pertamina Afdhal Bahaudin dan Hanung Budya. Permintaan disampaikan pada tahun 2011 saat berlangsung rapat membahas asumsi makro APBN 2012 Kementerian ESDM.
Di sela rapat, JAM dan SB memanggil Afdhal dan Hanung ke salah satu ruangan di Komisi VII, dan di ruangan tersebutlah permintaan disampaikan. Permintaan jatah disampaikan dengan disertai ancaman. Jika tidak menuruti permintaan tersebut maka Afdhal dan Hanung akan diberhentikan dari jabatannya.
Namun sepengetahuan saksi yang pernah dimintai keterangan penyidik KPK pada tanggal 8 November 2013 itu, Pertamina sampai sekarang tidak pernah memenuhi permintaan JAM dan SB tersebut.
JAM dan SB juga pernah meminta komisi dari setiap pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). Permintaan disampaikan JAM dan SB melalui Direktur Gas Hary K dan Hanung Budya. Sama dengan permintaan sebelumnya, permintaan jatah dari pembangunan SPBG disampaikan JAM dan SB di salah satu ruangan di Komisi VII DPR. Permintaan juga disertai ancaman pemecatan dari jabatan.
Diakui saksi yang merupakan petinggi Pertamina ini, tidak dipenuhinya permintaan JAM dan SB tersebut berakibat pada perubahan alokasi dana APBN 2013 Kementerian ESDM dimana Pertamina mendapatkan pengurangan alokasi dana APBN untuk pembangunan SPBG. Atas pengurangan tersebut Pertamina akhirnya membangun beberapa SPBG dengan uang korporasi.
[dem]
