Berita

FOTO:NET

Pendukung Gita: Usut Impor Beras Ilegal dari Vietnam

JUMAT, 31 JANUARI 2014 | 17:19 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Keputusan Gita Wirjawan berhenti dari jabatan Menteri Perdagangan demi fokus pada pemenangan Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat merupakan langkah maju. Keputusan berhenti seorang menteri agar tidak terjadi konflik kepentingan apalagi penyalahgunaan wewenang merupakan preseden positif.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Barisan Indonesia (Barindo) Fajar Riza Ul Haq menanggapi pengunduran Gita Wirjawan sesaat lalu (Jumat, 31/1).

"Kami apresiasi langkah Gita yang juga merupakan Ketua Umum DPP Barindo. Sudah lama Gita mengajukan berhenti sejak konvensi bergulir namun Presiden baru menyetujuinya beberapa hari yang lalu," jelas Fajar.


Menurut Fajar, Kementerian Perdagangan di bawah kepemimpinan Gita telah menorehkan prestasi-prestasi yang meneguhkan posisi tawar Indonesia di level internasional dan memperkuat regulasi-regulasi yang berpihak pada ekonomi nasional. Meski begitu, isu-isu miring yang menyudutkan Gita selama ini harus disikapi secara transparan dan adil.

"Persoalan importasi yang dibebankan ke Gita selama ini kan harus dilihat dari konteks hulu ke hilir. Kemendag tidak bisa dipisahkan dari kementerian teknis dan institusi lainnya dalam soal-soal impor. Ini akibat dari sejumlah kebijakan yang bersifat sistemik," tegas Fajar.

Sebagai organisasi kemasyarakatan, Barindo mendukung upaya pengusutan kasus impor beras ilegal dari Vietnam yang terungkap belakangan ini. "Ini (pengusutan) bukan semata menyangkut nama baik dan integritas Gita, tapi juga kedaulatan ekonomi bangsa," tukas intelektual muda ini. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya