Yingluck Ajak Sukseskan Pemilu Lewat Sosmed

Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra mengajak warganya untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2 Februari mendatang demi penyelesaian damai atas permasalahan politik yang terjadi di negaranya.

"Perdana Menteri Thailand Yingluck mengundang orang untuk bergabung dengan negara di masa depan. Pemilu adalah mekanisme penyelesaian sengketa secara damai," tulis Yingluck melalui akun sosial medianya, yakni twitter dengan nama @PouYingluck dan Facebook dengan nama Yingluck Shinawatra (facebook.com/y.shinawatra) beberapa saat lalu (Kamis, 30/1).

Akun Twitter Yingluck tersebut tidak terverifikasi dan hanya memiliki 170.482 follower. Beberapa follower Yingluck tersebut ada politisi senior yang di antaranya mantan Perdana Menteri Australia Julia Gillard (@JuliaGillard) dan pakar hukum tata negara Indonesia, Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd). Sementara itu, akun facebook Yingluck telah terverifikasi dengan 1.968.811 orang yang menyukai halaman tersebut.

Melalui sosial media tersebut, Yingluck menyebut bahwa Pemilu Thailand yang akan digelar hari Minggu tersebut merupakan kesempatan bersejarah, terutama dalam penegakkan demokrasi.

"Lebih penting lagi, Pemilu akan menjadi cahaya. Membuka jalan bagi masa depan demokrasi," tulisnya.

Untuk diketahui, Thailand akan menggelar Pemilu pada Minggu (2/2) mendatang. Pemilu tersebut digelar setelah Yingluck membubarkan parlemen Thailand pada Desember 2013 lalu. Pembubaran parlemen dipicu oleh penarikan diri 153 anggota parlemen dari partai Demokrat yang merupakan oposisi. Penarikan diri tersebut terjadi menyusul aksi protes yang dilayangkan oleh Demokrat dan sejumlah demonstran menuntut mundurnya Yingluck dari kursi perdana menteri dan menuntut dibentuknya dewan rakyat.

Oposisi dan demonstran menuding Yingluck telah membawa pengaruh kakaknya yang juga pernah menduduki kursi Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawarta. Tudingan muncul setelah adanya RUU tentang amnesti yang memungkinkan Thaksin Shinawarta pulang ke negaranya dan lolos dari jeratan hukum terkait kasus korupsi yang menimpanya.

Pemilu yang akan digelar hari Minggu pekan ini mendapat tentangan dari kelompok oposisi dan demonstran. Seperti dikabarkan media setempat, Bangkok Post, Pemilu awal yang mulai digelar pada 26 Januari lalu diwarnai aksi protes dan bentrokan di sejumlah wilayah. Akibatnya, hampir seperempat daerah pemilihan gagal menggelar pemungutan suara. Lebih lanjut, oposisi dan demonstran mengancam akan memboikot pemilu 2 Februari mendatang.[wid]