Berita

jeffrie geovanie/net

Patut Jadi Contoh, Keputusan Jokowi Tak Hadiri Acara WEF di Swiss Tepat

KAMIS, 30 JANUARI 2014 | 16:36 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak menghadiri acara World Economic Forum di Davos, Swiss, pada 22-25 Januari 2014 tepat.

"Sudah sangat benar keputusan Jokowi untuk tidak hadir di forum Davos," ujar Bard of Advisors Centre for Strategic and International Studies  (CSIS), Jeffrie Geovanie, (Kamis, 30/1).

Menurut Jeffrie, Jokowi memang jauh lebih penting tetap berada di Jakarta untuk mengatasi permasalahan banjir yang sedang melanda. Karena itu, menurutnya, Jokowi telah memberikan contoh yang benar tentang prioritas yang harus diambil oleh seorang pejabat.


Makanya, Jeffrie heran melihat sejumlah kalangan yang menyesalkan keputusan Jokowi itu. "Harusnya (pihak yang) menyayangkan mengapa Jokowi tidak hadir di forum Davos malu kepada rakyat. Sangat aneh menyalahkan Jokowi atas keputusan yang sangat tepat itu," ungkap Jeffrie.

Keputusan Jokowi tidak menghadiri WEF di Davos mengundang pertanyaan bahkan kritik. Meskipun sifatnya informal, Forum Davos sangat terkenal dan dihadiri para pemimpin dunia, baik bisnis maupun politik. Presiden Iran, Perdana Menteri Jepang, Presiden Korea Selatan, dan tokoh kunci Asean muncul di antara peserta. Belum lagi para CEO raksasa bisnis dunia.

”Ini kesempatan baik sebenarnya bagi Pak Jokowi untuk menambah pengalaman internasionalnya. Grade-nya naik kalau dia datang ke Davos," jelas Duta Besar RI untuk Swiss, Djoko Susilo, seperti dikutip dari Tempo.

Bekas anggota Komisi I DPR ini menuturkan, di dunia tengah terjadi pertanyaan besar mengenai ekonomi Indonesia ke depan setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Maka muncul pertanyaan pula terhadap kemampuan Jokowi, yang santer dikabarkan berpeluang besar menjadi presiden yang akan datang, dalam menangani urusan luar negeri, seperti forum G-20 dan APEC. “Walau citranya positif dan antikorupsi,” ucapnya. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya