Berita

Survei Terbaru: Kinerja SBY-Boediono Buruk

RABU, 29 JANUARI 2014 | 17:29 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kinerja Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono dinilai sangat tidak memuaskan. Hal ini dibuktikan dalam survei nasional yang dilakukan Focus Survey Indonesia pada 3-21 Januari 2014 .

"Sebanyak 70,8 persen publik menilai performance SBY-Boediono buruk dan sangat buruk. Mayoritas publik menganggap pemerintahan SBY-Boediono lemah, ragu ragu, dan sering tersandera partai politik anggota koalisi," kata Direktur Eksekutif Focus Survey Indonesia, Soedarsono, dalam keterangannya kepada redaksi (Rabu, 29/1).

Publik juga menganggap kebijakan Pemerintahan SBY-Boediono tidak membela kepentingan masyarakat. 69,8 persen publik  menganggap kebijakan-kebijakan yang dibuat SBY-Boediono merugikan masyarakat. Contohnya kebijakan impor pangan yang dilakukan di saat panen raya dan kebijakan terhadap daftar investasi yang diperbolehkan oleh investor asing yang kurang melindungi ketahanan dan pertahanan nasional.


Penilaian buruk kinerja pemerintahan SBY-Boediono ditambah dengan tidak adanya sinergi dan kerjasama team kabinet SBY-Boediono, yang sering tidak berlangsung secara kondusif terkait kebijakan umum. Kebijakan yang dibuat satu kementerian sering kali malah tumpah tindih dengan kementerian lainnya.

"53 persen publik menilai kebijakan umum yang diterapkan selama Pemerintah SBY-Boediono buruk," demikian Soedarsono.

Survei ini menggunakan sampel 3274 responden yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan metode wawancara tatap muka. Margin of error survei kurang lebih 1,72 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya