Berita

Pembelaan Saiful Mujani ke SBY Menghancurkan Citra Lembaga Survei

RABU, 29 JANUARI 2014 | 15:18 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Tindakan konsultan politik Saiful Mujani yang pasang badan untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait somasi kepada Rizal Ramli disesalkan. Pembelaan bekas pollster Lembaga Survei Indonesia itu dinilai akan memperburuk citra lembaga survei, dimana belakangan netralitas dan keilmiahaan survei yang dilakukan lembaga riset diragukan publik.

"Pernyataan Saiful Mujani yang pasang badan untuk SBY ini akan lebih menghancurkan citra lembaga survei dan merusak moral intelektual," kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi kepada wartawan di Jakarta (Selasa, 28/1).

Selain itu menurut Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid ini, pernyataan Saiful Mujani juga akan menjadi lonceng kematian bagi moralitas dan intelektualitas dirinya.


Somasi dilayangkan Presiden SBY karena tersinggung dengan pernyataan Rizal Ramli yang menduga jabatan Wapres yang diterima Bodiono sebagai gratifikasi karena sukses membailout Bank Century Rp 6,7 triliun. Somasi dilayangkan melalui tim advokat dan konsultan hukum Presiden SBY dan keluarga.

Menurut Saiful Mujani, penunjukan Boediono sebagai cawapres SBY pada Pemilu 2009 bukan gratifikasi jabatan karena sukses mengucurkan dana talangan ke Bank Century, namun berdasarkan hasil survei yang dilakukannya. Saat itu, Saiful merupakan pollster Lembaga Survei Indonesia.

Menurut Saiful, dirinya diminta SBY mensurvei elektabilitas tiga nama calon cawapres, yakni Boediono, Aburizal Bakrie dan Kuntoro Mangkusubroto. Hasil survei, Boediono mendapat skor di atas rata-rata dibanding dua calon lainnya. Karena itu Saiful mengatakan siap menjadi saksi bila somasi berlanjut.

Pernyataan Saiful ini terasa aneh karena publik tahu pada tahun 2009 SBY membentuk tim seleksi cawapres. Saat itu ada 9 nama yang masuk seleksi, dan tidak ada nama Boediono.

"Saya berharap Saiful Mujani segera insyaf dan menyabut pernyataan yang terkesan pasang badan itu," demikian Adhie.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya