Berita

Politik

Menebar Somasi, SBY Sedang Menggali Kuburnya Sendiri

SELASA, 28 JANUARI 2014 | 15:54 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Langkah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menebar somasi hukum kepada pengeritiknya, seperti DR Rizal Ramli, karena pernah menduga Boediono dijadikan wapres sebagai imbalan (grativikasi) atas suksesnya BI yg dipimpin (waktu) Boediono membailout Bank Century, dianggap langkah menggali kuburnya sendiri.

Hal ini diungkapkan koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi kepada Rakyat Merdeka Online di Jakarta siang tadi (Selasa, 28/1).

Menurut Jurubicara presiden Gus Dur ini, kalau kasus grativikasi Boediono nanti sampai ke pengadilan, SBY akan kedodoran menjelaskan proses penunjukan Boediono sebagai wapres pada 2009 lalu itu.


"Nama Boediono kan tidak pernah masuk dalam deretan kandidat yang dijaring tim sembilan. Nama Boediono muncul justru pasca suksesnya bailout Bank Century yg merugikan keuangan negara lebih dari Rp 6,7 triliun," katanya.

"Kalau jawaban SBY karena Boediono dianggap memiliki kompetensi sebagai wapresnya, rakyat pasti tidak akan percaya. Karena selama hampir 5 tahun jadi wapres, Boediono benar-benar hanya sebagai ban serep. Karena publik pasti akan membandingkan dengan Jusuf Kalla yang ketika jadi wapres SBY era 2004-2009 sangat efektif," sambung dia.

Adhie juga yakin kalau Boediono ditanya apakah sudah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai wapres, pasti akan dijawab: belum!

"Makanya, kalau Rizal Ramli meladeni somasi SBY sampai ke pengadilan, saya jamin topeng kebohongan SBY dalam soal pengangkatan Boediono sebagai wapres akan terbongkar," pungkas Adhie. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya