Berita

rizal ramli

Politik

Dirugikan Somasi yang Tak Jelas, Rizal Ramli Berhak Lakukan Tindakan Hukum

SELASA, 28 JANUARI 2014 | 15:16 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Terkait somasi dari tim kuasa hukum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pihak Rizal Ramli menyambut baik ajakan musyawarah yang dilontarkan ketua tim kuasa hukum SBY, Palmer Situmorang.

Tetapi ada satu catatan. Nama baik Rizal Ramli tidak boleh dirugikan dalam pembelaan dirinya.

"Kami selalu buka pintu komunikasi. Tetapi permintaan dari kami, Rizal Ramli tidak boleh dirugikan dalam pembelaan dirinya," tegas salah satu pengacara Rizal Ramli, Leonard Simorangkir, saat diwawancara Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Selasa, 28/1).


Leonard mengatakan, ada dua hal yang wajib diklarifikasi oleh kubu SBY. Pertama, somasi yang diajukan kuasa hukum harus jelas untuk kepentingan dan atas nama siapa. Persoalan kedua, substansi dari somasi harus jelas. Kalau kedua hal itu belum jelas, maka tidak akan musyawarah di antara kedua pihak yang berseteru.

"Kami tak berikan batas waktu (untuk klarifikasi), tapi kami harapkan harus secepatnya dilaksanakan secara sportif dan secara hukum," jelas Leonard.

Dan ditambahkan Leonard, apabila permintaan klarifikasi itu tak juga disanggupi, maka pada waktunya Rizal Ramli berhak melakukan tindakan hukum terhadap SBY. Hal itu karena nama baik Rizal terancam akibat somasi yang dilayangkan kubu SBY.

"Tindakan hukum belum diputuskan oleh Rizal Ramli sementara ini. Tapi ini akan kami tunggu. Somasi bisa ditarik kan? Kalau minta maaf akan lebih baik," terang dia.

Rizal Ramli yang juga penasihat ahli pada Perserikatan Bangsa Bangsa disomasi karena membuat pernyataan di media massa soal gratifikasi jabatan Wakil Presiden (Wapres) kepada Boediono yang dikaitkan dengan keputusan Bank Indonesia mem-bail out Bank Century pada 2008.[ald]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kejagung Diminta Awasi Ekstra Proyek Pembangunan IKN

Selasa, 22 September 2026 | 22:15

Suahasil Beberkan Tiga Jurus Perkuat Pengawasan Bea Cukai, Apa Saja?

Selasa, 22 September 2026 | 21:51

KPK Didesak Periksa Nusron agar Tak Muncul Spekulasi Liar

Selasa, 22 September 2026 | 21:21

Jangan Omon-omon, Pelaksanaan MBG Harus Dipersempit ke Daerah 3T

Selasa, 22 September 2026 | 21:21

Raja Juli Sepi, Muncul Nusron

Selasa, 22 September 2026 | 21:12

Pakai Amine System, SP-ABG Pertamina Turunkan CO2 pada Gas jadi 5%

Selasa, 22 September 2026 | 21:07

Selebgram Jule Hanya Pemakai Etomidate, Bukan Pengedar

Selasa, 22 September 2026 | 20:54

Wacana Pencalonan Presiden-Wapres Cukup Didukung Dua Fraksi Ingkari Putusan MK

Selasa, 22 September 2026 | 20:36

KPK Kembali Sita Mobil Vinna Ledy Anggraheni Hasil Pemberian Pengusaha

Selasa, 22 September 2026 | 20:18

Swing Voters dan Pilkades Bekasi 2026

Selasa, 22 September 2026 | 19:59

Selengkapnya