PKB Minta Isu Dana Saksi Tak Digoreng jadi Alat Pencitraan

Keputusan menyiapkan dana sebesar Rp 700 miliar dari APBN untuk mendanai saksi di setiap tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu 2014 mendatang bertujuan baik. Yaitu, agar pelaksanaan Pemilu berlangsung jujur, adil, fair, dan transparan.

"Kalau semua ada saksi, sehingga saling mengawasi," ujar Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar saat dihubungi Rakyat Merdeka Online melalui sambungan telepon (Selasa, 28/1).

Menurutnya, pengawasan ini penting untuk menghindari adanya kecurangan. Makanya, pemberian dana itu positif untuk meningkatkan kinerja saksi.  

"Yang lebih penting lagi adalah misalnya ada kecurangan lalu ada gugatan. Tiba-tiba MK mengabulkan, terjadi pengulangan Pemilu. Apa cost-nya tidak lebih mahal? Sekarang orang berlomba-lomba menggugat ke MK, apalagi urusan Pemilu yang sangat krusial," beber Marwan.

PKB setuju negara membiayai saksi bukan karena tidak punya dana. Namun, diakuinya, berdasarkan Pemilu-Pemilu sebelumnya, tidak semua partai bisa menyiapkan saksi. "Kita selalu punya saksi. Kita sudah tiga kali ikut Pemilu, selalu ada saksi," tekan Ketua DPP PKB ini.

Tapi apakah ada jaminan dengan adanya dana saksi ini tidak ada lagi kecurangan?

"Ini sebagai langkah antisipasi, preventif, supaya semua diawasi dari TPS sampai pusat," jawabnya.

Meski menyetujui alokasi anggaran untuk membiayai saksi, Marwan menghormati sikap partai-partai yang menolak. "Kita mengormati pendirian partai lain. Tapi jangan menjadikan ini isu dan bola liar yang tidak baik. Kita mengharapkan teman-teman lain tidak menggoreng ini untuk pencitraan," tandasnya. [zul]