Berita

Bendera Tunisia

Global

Sepakati Konstitusi Baru, Tunisia Terapkan Demokrasi Penuh

SENIN, 27 JANUARI 2014 | 12:28 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Majelis Nasional Tunisia menyetuji konstitusi baru kemarin. Keputusan ini diambil setelah tiga tahun Presiden Zine el-Abidine Ben Ali lengser.

Pemungutan suara atas konstitusi baru tersebut dilakukan oleh anggota Dewan Tunisia dan menandai langkah penting untuk menerapkan demokrasi penuh di Tunisia.

Seperti dikutip dari al Jazeera, konstitusi baru tersebut memberikan jaminan atas hak yang sama bagi laki-laki dan wanita. Selain itu, juga memberikan perlindungan bagi lingkungan dan menekankan pada pemberantasan korupsi.


Konstitusi baru Tunisia juga mengatur pembagian kekuasaan eksekutif, yakni perdana menteri yang akan memiliki peran dominan, dan presiden berperan dalam pertahanan hak penting prerogatif, terutama dalam urusan pertahanan dan luar negeri.

Dalam konstitusi baru tersebut Islam diakui sebagai agama bangsa, namun tidak disebutkan bahwa Islam dijadikan sebagai sumber hukum. Disamping itu, juga disebutkan bahwa Tunisia berkomitmen untuk menjamin kebebasan berkeyakinan dan hati nurani.

Namun, muncul juga ktitik atas konstitusi baru Tunisa tersebut karena tidak melarang hukuman mati. Selain itu juga masih adanya pembatasan bagi kebebasan berbicara dan perbuatan menyerang agama dan menuduh orang kafir adalah perbuatan ilegal.

Sebelum pemungutan suara atas konstitusi tersebut digelar, Perdana Menteri Medhi Jomaa menunjuk pengurus kabinet sementara sebagai bagian dari kesepakatan mengakhiri krisis antara partai Islam Tunisia dan oposisi sekuler hingga pemilu baru digelar pada tahun ini.

"Konstitusi ini adalah impian warga Tunisia. Konstitusi ini merupakan bukti kebangkitan revolusi, konstitusi ini menciptakan negara sipil yang demokratis," kata Kepala Majelis Mustapha Ben Jaafar. [zul]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya