Kejati DKI Didesak Tahan Dirut PT Surveyor Indonesia

Gabungan elemen Indonesia Investigasi Korupsi (IIK) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta  untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek penelitian dan pengembangan pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Menurut salah satu elemen IIK, Sekjen Masyarakat Pemerhati Korupsi (Mapikor) Maskur Husain, dalam kasus yang sudah ditangani selama hampir setahun ini baru berhasil menahan tiga orang, Kepala Unit Usaha Strategis Jasa dan Pemerintahan II PT Surveyor Indonesia, Yogi Paryana Sutedjo, dan dua orang lainnya dari lingkungan Kemendikbud.

Sementara itu, pihak lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka, Direktur Utama (Dirut) PT Surveyor Indonesia, Fahmi Sadiq tak kunjung ditahan.

"Kejati DKI Jakarta  beralasan, Fahmi dianggap kooperatif. Padahal Fahmi Sadiq sering mangkir ketika dipanggil untuk diperiksa," katanya di Jakarta,  Minggu (26/1).

Bukan hanya itu, Kejati DKI  juga terkesan lamban, terlihat dari beberapa nama lainnya yang diduga terlibat tak lain merupakan kroni Fahmi, yakni Bambang Isworo dan Arif Jainuddin juga tidak jelas nasibnya.

Menurut Maskur, IIK menilai kalau Kejati DKI terkesan tebang pilih dalam menuntaskan kasus ini. Termasuk dalam memperlakukan para tersangka terlihat dari belum ditahannya Fahmi. Ini membuat semua pihak mempertanyakan kinerja Kejati DKI.

"Kami Meminta Kejati agar tersangka segera di tangkap. Melihat kasus tersebut sudah sangat lama. Menyikapi kinerja Kejati, dengan menangani kasus yang telah lama ini sudah berapa  banyak keuangan negara di habiskan khusus nya di Kejati contoh nya dana operasional dan lainnya," tegasnya.

Proyek ini diketahui berjalan pada 2010 dan 2011. Dengan nilai proyek tahun 2010  sebesar Rp 90 miliar, sementara proyek tahun 2011 senilai Rp 45 miliar. Ditaksir kerugian negara mencapai Rp 55 miliar.