Berita

Politik

Somasi SBY Merendahkan Status Kenegarawanannya

MINGGU, 26 JANUARI 2014 | 15:59 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Somasi Presiden SBY melalui Tim Advokat dan Konsultan Hukum Presiden SBY dan keluarga terhadap sejumlah nama dinilai sangat aneh.

"Saya belum pernah mendengar ada presiden di mana pun di seluruh dunia yang melakukan somasi kepada rakyatnya sendiri. Sepertinya hal semacam ini hanya terjadi di Indonesia. Sungguh aneh bin ajaib," ujar peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP), Gede Sandra, melalui pesan elektroniknya kepada redaksi (Minggu, 26/1).

Sejauh ini somasi sudah dilayangkan SBY kepada ekonom senior Rizal Ramli, politisi PKS Fahri Hamzah dan aktivis PPI Sri Mulyono. Menurut Gede, langkah somasi yang diambil SBY sangatlah tidak produktif bagi kehidupan berbangsa bernegara.


"Kita tengok lah. Para founding father kita, para pejuang bermental negarawan, mana pernah melakukan itu (somasi). Mereka membalas kritik dan fitnah (kalaupun ada) dari lawan politiknya dengan pidato yang meyakinkan di hadapan rakyat. Itu baru namanya pemimpin negarawan. Dengan melakukan somasi, Presiden SBY secara ceroboh telah merendahkan status kenegarawanan dirinya sendiri," papar Gede.

Menurut Gede, jika pun kebelet melakukan somasi, yang harus disomasi oleh Presiden adalah pihak-pihak semacam Wikileaks atau Washington Post. Wikileaks misalnya beberapa tahun lalu mengeluarkan bocoran yang menghebohkan soal bagaimana SBY mempengaruhi jaksa dan hakim agung untuk melindungi figur politik yang korup dan menggunakan wewenangnya selaku menteri senior di era Presiden Mega (2001-2004) untuk memata-matai saingan politiknya. Sedangkan harian Washington Post pada 21 Januari 2014 mengeluarkan berita berheadline "Indonesian President said he believes in Witchcraft", yang ditulis setelah membaca buku otobiografi SBY yang berjudul Selalu Ada Pilihan.

"Saya sih malu punya Presiden di era teknologi dan informasi seperti saat ini dikatakan percaya ilmu santet (witchcraft). Tapi saya tidak tahu berani tidak Pak Presiden dengan media asing, terutama media AS. Jangan-jangan hanya berani 'menyikat' rakyatnya saja," demikian Gede.[dem]


Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Tokoh Reformasi Amien Rais, Megawati, Sultan HB X dan Gus Dur

Selasa, 12 Mei 2026 | 14:15

KPK Panggil Mantan Kepala BBPJN Stanley Cicero

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:55

Trump Geram Kuba Tak Kunjung Tumbang Meski Dihantam Embargo Minyak AS

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:54

UEA Diduga Diam-Diam Ikut Serang Iran

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:47

Juri Lomba Cerdas Cermat Jangan Antikritik

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:45

Dua Ajudan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Digarap KPK

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:41

Purbaya Dorong Insentif Mobil Listrik di Tengah Ancaman Konflik Iran-AS Berkepanjangan

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:25

Gibran Puji Inovasi Transportasi Gratis Pemprov DKI

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:20

Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar di Kalbar Harus Diulang

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:18

Aktivis Global Sumud Flotilla Alami Penyiksaan Selama Ditahan Israel

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:18

Selengkapnya