Berita

Politik

Somasi SBY Merendahkan Status Kenegarawanannya

MINGGU, 26 JANUARI 2014 | 15:59 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Somasi Presiden SBY melalui Tim Advokat dan Konsultan Hukum Presiden SBY dan keluarga terhadap sejumlah nama dinilai sangat aneh.

"Saya belum pernah mendengar ada presiden di mana pun di seluruh dunia yang melakukan somasi kepada rakyatnya sendiri. Sepertinya hal semacam ini hanya terjadi di Indonesia. Sungguh aneh bin ajaib," ujar peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP), Gede Sandra, melalui pesan elektroniknya kepada redaksi (Minggu, 26/1).

Sejauh ini somasi sudah dilayangkan SBY kepada ekonom senior Rizal Ramli, politisi PKS Fahri Hamzah dan aktivis PPI Sri Mulyono. Menurut Gede, langkah somasi yang diambil SBY sangatlah tidak produktif bagi kehidupan berbangsa bernegara.


"Kita tengok lah. Para founding father kita, para pejuang bermental negarawan, mana pernah melakukan itu (somasi). Mereka membalas kritik dan fitnah (kalaupun ada) dari lawan politiknya dengan pidato yang meyakinkan di hadapan rakyat. Itu baru namanya pemimpin negarawan. Dengan melakukan somasi, Presiden SBY secara ceroboh telah merendahkan status kenegarawanan dirinya sendiri," papar Gede.

Menurut Gede, jika pun kebelet melakukan somasi, yang harus disomasi oleh Presiden adalah pihak-pihak semacam Wikileaks atau Washington Post. Wikileaks misalnya beberapa tahun lalu mengeluarkan bocoran yang menghebohkan soal bagaimana SBY mempengaruhi jaksa dan hakim agung untuk melindungi figur politik yang korup dan menggunakan wewenangnya selaku menteri senior di era Presiden Mega (2001-2004) untuk memata-matai saingan politiknya. Sedangkan harian Washington Post pada 21 Januari 2014 mengeluarkan berita berheadline "Indonesian President said he believes in Witchcraft", yang ditulis setelah membaca buku otobiografi SBY yang berjudul Selalu Ada Pilihan.

"Saya sih malu punya Presiden di era teknologi dan informasi seperti saat ini dikatakan percaya ilmu santet (witchcraft). Tapi saya tidak tahu berani tidak Pak Presiden dengan media asing, terutama media AS. Jangan-jangan hanya berani 'menyikat' rakyatnya saja," demikian Gede.[dem]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya