Berita

Politik

Somasi SBY Merendahkan Status Kenegarawanannya

MINGGU, 26 JANUARI 2014 | 15:59 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Somasi Presiden SBY melalui Tim Advokat dan Konsultan Hukum Presiden SBY dan keluarga terhadap sejumlah nama dinilai sangat aneh.

"Saya belum pernah mendengar ada presiden di mana pun di seluruh dunia yang melakukan somasi kepada rakyatnya sendiri. Sepertinya hal semacam ini hanya terjadi di Indonesia. Sungguh aneh bin ajaib," ujar peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP), Gede Sandra, melalui pesan elektroniknya kepada redaksi (Minggu, 26/1).

Sejauh ini somasi sudah dilayangkan SBY kepada ekonom senior Rizal Ramli, politisi PKS Fahri Hamzah dan aktivis PPI Sri Mulyono. Menurut Gede, langkah somasi yang diambil SBY sangatlah tidak produktif bagi kehidupan berbangsa bernegara.


"Kita tengok lah. Para founding father kita, para pejuang bermental negarawan, mana pernah melakukan itu (somasi). Mereka membalas kritik dan fitnah (kalaupun ada) dari lawan politiknya dengan pidato yang meyakinkan di hadapan rakyat. Itu baru namanya pemimpin negarawan. Dengan melakukan somasi, Presiden SBY secara ceroboh telah merendahkan status kenegarawanan dirinya sendiri," papar Gede.

Menurut Gede, jika pun kebelet melakukan somasi, yang harus disomasi oleh Presiden adalah pihak-pihak semacam Wikileaks atau Washington Post. Wikileaks misalnya beberapa tahun lalu mengeluarkan bocoran yang menghebohkan soal bagaimana SBY mempengaruhi jaksa dan hakim agung untuk melindungi figur politik yang korup dan menggunakan wewenangnya selaku menteri senior di era Presiden Mega (2001-2004) untuk memata-matai saingan politiknya. Sedangkan harian Washington Post pada 21 Januari 2014 mengeluarkan berita berheadline "Indonesian President said he believes in Witchcraft", yang ditulis setelah membaca buku otobiografi SBY yang berjudul Selalu Ada Pilihan.

"Saya sih malu punya Presiden di era teknologi dan informasi seperti saat ini dikatakan percaya ilmu santet (witchcraft). Tapi saya tidak tahu berani tidak Pak Presiden dengan media asing, terutama media AS. Jangan-jangan hanya berani 'menyikat' rakyatnya saja," demikian Gede.[dem]


Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Kampus Demokrasi Obama

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:54

Presiden Prabowo Kemudikan Kapal Indonesia Menuju Ekonomi Pancasila

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:36

Merekonstruksi Ulang Konsolidasi Kebangsaan

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:18

Keberadaan DSI Perlu Dievaluasi Ulang dalam Tata Niaga Sawit

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:59

Usaha Jufriyah Terus Keruk Cuan Bersama BRI

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:34

Perdamaian AS-Iran Tanpa Israel

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:16

Turnamen Tenis Meja Masduki Cup 2026 Mengukir Asa Menuju Pentas Dunia

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:55

BRI Consumer Expo 2026 Makassar Hadirkan Berbagai Solusi Finansial

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:35

Koperasi Menjaga Keseimbangan

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:15

Gaya Hidup Sehat dan Kebersamaan Harus jadi Kebutuhan

Selasa, 23 Juni 2026 | 02:55

Selengkapnya