Berita

ilustrasi/net

Publika

Tugas Jokowi Cukup Berat Mengatasi Kota yang Sudah Terlanjur Semrawut

SABTU, 25 JANUARI 2014 | 10:03 WIB

BANJIR merupakan persoalan yang selalu menghantui masyarakat Jakarta dari waktu ke waktu di saat musim hujan tiba. Kondisi akan menjadi lebih buruk lagi jika hujan turun pada saat yang bersamaan antara Jakarta dan wilayah Bogor. Tingginya volume air yang melewati aliran sungai ditambah dengan buruknya sistem drainase yang ada membuat air tidak dapat mengalir dengan baik sehingga meluap dan menggenangi wilayah titik banjir yang ada.

Sebagai Ibukota Negara, laju pembangunan dan perkembangan Jakarta berjalan dengan sangat cepat. Jika kondisi ini tidak dibarengi dengan perencanaan tata kota yang baik tentu akan berdampak buruk bagi keberlangsungan kota yang semakin lama akan semakin padat. Semakin sempitnya ruang terbuka hijau membuat daerah resapan air semakin berkurang, karena telah dipadati oleh kawasan bisnis baik mall, perkantoran maupun apartemen.

Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna dalam komentarnya di salah satu media nasional  mengatakan bahwa perubahan peruntukan lahan itu membuat air tidak dapat meresap dan tersalurkan dengan baik. Kawasan perumahan memiliki daya serap air lebih tinggi ketimbang kawasan bisnis, seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, maupun apartemen. Perubahan bentang alam tersebut, menurutnya, tidak disertai dengan antisipasi pada sistem drainase. Jadi tidak seimbang antara hujan dengan pengaturan air yang diangkut melalui sistem drainase.


Untuk itu Yayat menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan aturan yang lebih ketat dalam hal perizinan. Setiap izin mendirikan bangunan yang diberikan juga harus sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan zonasi wilayah. Pemberian izin juga harus disertai pengawasan lapangan secara ketat. Menurut dia, pemerintah tidak perlu ragu untuk bertindak tegas jika ada bangunan yang menyalahi izin dan peruntukan wilayah, seperti yang tertuang dalam RDTR.

Melihat kenyataan yang ada, tugas Gubernur DKI cukup berat agar dapat mengembalikan posisi kota yang sudah terlanjur semrawut seperti saat ini. Apa yang terjadi saat ini juga merupakan warisan dari pemerintahan DKI sebelumnya yang dengan mudah memberi izin terhadap pembangunan perkantoran, pusat perbelanjaan, apartemen yang pembangunannya dinilai kurang mengakomodir keramahan lingkungan.

Untuk itu ada baiknya semua kalangan mendukung upaya yang dilakukan oleh Gubernur DKI dalam membuat perencanaan tata kota yang lebih baik tanpa saling menyalahkan. Pemerintah pusat juga diminta untuk turun tangan secara langsung membantu Gubernur dalam mengurai masalah ini.

Jika kita hanya saling menyalahkan selamanya kita akan terjebak dalam masalah yang sama karena solusinya tak pernah ada dalam tindakan nyata.

Semoga Gubernur DKI Jakarta dan seluruh pihak terkait dapat merencanakan tata ruang kota dengan lebih bijaksana yang terintegrasi antara pembangunan dan sistem drainase yang menunjang, agar kelak dikemudian hari Jakarta yang kita cintai ini tidak selalu terjebak dalam masalah yang sama secara berlarut-larut. Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan juga sangat penting untuk ditingkatkan. Semoga Jakarta jauh lebih indah dan dapat terbebaskan dari banjir di masa yang akan datang. [***]


Muhammad Aminullah,
Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya