Berita

Indonesia Jadi Negara Maju Jika...

KAMIS, 23 JANUARI 2014 | 21:08 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Jika Indonesia ingin menjadi negara maju, pemerintah harus dapat mengurangi permasalahan sosial yang ada. Selama permasalahan sosial tidak dapat dikurangi, maka selamanya Indonesia akan berada dalam status negara berkembang.

Begitu diungkap pengamat sosial Karina Soerbakti kepada wartawan di Jakarta (Kamis, 23/1). Menurut Karina, permasalahan sosial yang terjadi erat kaitannya dengan perekonomian.

"Oleh sebab itu, pemerintah harus bekerja lebih keras meningkatkan perekonomian sehingga dampak positifnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat," kata Karina.


Menurutnya, salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian adalah dengan mengembangkan industri kreatif. Banyak potensi industri kreatif yang dapat dikembangkan agar perekonomian nasional dapat meningkat. Contohnya seperti menggiatkan industri kerajinan, perfilman dan musik tanah air.

"Bila kita melihat perkembangan ekonomi yang mampu diraih Korea Selatan saat ini, tentu tidak dapat dilepaskan dari kegiatan ekonomi kreatif nya. Pemerintahnya sangat mendukung melalui kebijakan-kebijakan yang dilahirkan. Hasilnya dapat dirasakan sekarang, perekonomian mereka meningkat signifikan. Selain itu, musik dan filmnya pun telah mewabah ke seluruh dunia," paparnya.

Pemerintah sendiri terus berupaya mengembangkan industri kreatif. Sebelumnya Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun mengatakan bahwa industri kreatif dapat menjadi sumber ekonomi bernilai tinggi dan mempunyai masa depan menjanjikan jika dikembangkan.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya