Anies Baswedan Sebaiknya Berpikir Ulang Soal Memindahkan Kantor BUMN

Pemindahan kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke daerah bukan solusi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara pusat dan daerah.

Hal itu ditegaskan pakar ekonomi Universitas Sriwijaya, Didik Susetyo, menanggapi ide yang dilontarkan salah satu peserta Konvensi Capres Partai Demokrat, Anies Baswedan. Menurut Anies, jika semua kantor BUMN dipindahkan ke daerah maka bisa menumbuhkan ekonomi di daerah terkait.

Padahal, kata Didik, ada beberapa pendekatan yang bisa dipakai untuk menentukan lokasi industri.

"Jadi ada tiga pendekatan. Yang pertama mendekati sumber bahan baku (resources oriented), yang kedua mendekati pasar (market oriented), dan yang ketiga mendekati keduanya, sumber daya dan pasar (footloose industry). Jadi pemindahan BUMN dari pusat ke daerah tidak semudah itu. Saya tidak menyalahkan opini beliau (Anies), tapi harus dipikirkan lagi," tuturnya kepada Rakyat Merdeka Online Sumsel, Kamis ( 23/1).

Pemusatan BUMN atau perusahaan besar di Jabodetabek, menurut dia, tidak sepenuhnya salah. Berbagai pertimbangan, efisiensi atau peluang biaya pasti jadi pertimbangan perusahaan.

"Realistis perusahaan berkumpul di Jabodetabek. Alasannya ekonomis, politis, birokrasi lebih mudah, dan infrastruktur yang memadai," imbuhnya.

Bila dipaksakan, pemindahan kantor BUMN akan mempersulit BUMN itu sendiri. Apalagi, biaya produksi makin tinggi kalau infrastruktur di daerah belum siap.

Terkait kemungkinan pemindahan kantor BUMN di Jabodetabek ke Sumsel, menurutnya lebih baik berpikir mengembangkan BUMN yang sudah ada seperti Pusri, PTBA, dan PT Semen Baturaja. [ald]