Berita

Politik

Indonesia Terancam Tidak Bisa Menjadi Negara Hebat

KAMIS, 23 JANUARI 2014 | 00:04 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Indonesia tidak akan bisa menjadi Negara maju bila pola rekrutmen kepemimpinan nasional yang berlaku sekarang ini tidak diubah. Pola rekrutmen kepemimpinan yang dilakukan berdasarkan popularitas harus diubah dengan pola rekrutmen berdasarkan kualitas.

"Ini yang saya sayangkan, belakangan di Indonesia kriteria kepemimpinan berdasarkan popularitas. Popularitas penting tapi bukan yang utama," ujar peserta Konvensi Calon Presiden Rakyat, DR. Rizal Ramli di sela pertemuan dengan aktivis Nahdlatul Ulama di Tebet Jakarta (Rabu malam, 22/1).

Menurut ekonom senior itu, rekrutmen kepemimpinan harus didasarkan pada visi, karakter yang kuat dan kompetensi. Pola rekrutmen pemimpin berdasarkan popularitas bukan solusi atas segala permasalahan bangsa. Rekrutmen kepemimpinan berdasarkan popularitas semata tidak akan membuat Negara ini menjadi hebat.


Dia mencontohkan apa yang terjadi di Philipina. Di Philipina, orang yang bisa menjadi pemimpin hanyalah orang yang memiliki modal kuat karena bisa memasang iklan dan kalangan celebrity. Karenanya tidak aneh jika Philipina dikatakan tidak bisa menjadi negara kuat dan hebat karena kriteria pemimpinnya harus selebriti.

"Kalau pola rekrutmen ini tidak diubah maka Indonesia terancam akan menjadi The Next Philippine," paparnya.

Lebih lanjut Rizal Ramli yang disapa RR1 karena menjadi peserta Konvensi Capres Rakyat nomor 1 mengingatkan, popularitas bisa direkayasa. Tingkat popularitas seseorang yang rendah bisa disulap dalam waktu sekejap. Sementara visi, karakter dan kompetensi tidak bisa direkayasa. Oleh karena itu dia mengimbau agar masyarakat tidak mengutamakan popularitas sebagai pertimbangan dalam menentukan pemimpin.

"Indonesia terancam tidak akan pernah menjadi The Next China atau The Next Korea kalau rekrutmen kepemimpinan kita berdasarkan popularitas. Kita harus ubah," demikian RR1.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya