Berita

sby/setkab.go.id

Politik

Ironis, SBY Lagi-lagi Bertindak Tidak Tegas

SELASA, 21 JANUARI 2014 | 22:21 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Nasional mengecam tindakan lamban Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menangani kasus Erwiana, TKW asal Ngawi, Jawa Timur, yang disiksa oleh majikannya di Hongkong. Kasus Erwiana sudah mulai menguak ke publik sejak 9 Februari 2014, tapi Presiden SBY baru angkat bicara soal Erwiana hari ini.

"Kami kecewa atas lambannya Presiden dalam penanganan kasus Erwiana," kata Sekjen FMN, Muh. Hasan Harry Sandy, sesaat tadi (Selasa, 21/1).

Boleh saja SBY berbicara langsung melalui telepon dengan Erwiana dan keluarga di sela rapat kabinet membahas banjir Jakarta pagi tadi. Namun disesalkan Hasan Harry, dalam pembicaraan tersebut SBY hanya menyampaikan rasa “keprihatinan” atas tindak kejahatan yang dialami oleh Erwiana. SBY menyuruh Erwiana beserta keluarga tabah menghadapi masalahnya.


"Ironis, SBY lagi-lagi tidak menunjukkan sikap tegasnya selaku Kepala Negara atas penganiayaan yang dialami Erwiana. Presiden SBY juga tidak menyampaikan bentuk advokasi untuk memperjuangkan kasus Erwiana sehingga majikan pelaku kekerasan terhadap Erwiana dapat ditindak secara tegas dengan harapan tidak ada lagi Erwiana-Erwiana lainnya," imbuh dia.

Kelambanan respon Presiden SBY terhadap kasus Erwiana, kata dia, menunjukan ketidakseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada buruh migran.

"Secara politik, perjuangan buruh migran yang secara cepat merespon dan berjuang untuk keadilan Erwiana lebih terhomat daripada Presiden," demikian Hasan Harry.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya