Berita

Fahri Hamzah

Demokrat: Fahri Hamzah Tidak Paham Hukum

JUMAT, 17 JANUARI 2014 | 01:57 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Partai Demokrat tak terima sikap Fahri Hamzah yang getol mendesak KPK agar memeriksa Edhie Baskoro Yudhoyono dalam kasus Hambalang. Partai Demokrat mengingatkan politisi PKS itu untuk fokus mengurus dapur partainya sendiri ketimbang mengurus dapur milik partai lain.

"Sebaiknya Fahri Hamzah tidak perlu berkoar-koar di media. Fokus saja mengurusi kasus impor," kata Sekretaris Departemen Penegakan Hukum DPP Partai Demokrat Jemmy Setiawan dalam siaran persnya (Kamis, 16/1).

Dikatakan Jemmy, lebih baik Fahri Hamzah tetap menjaga moralitasnya agar tidak tergoda oleh hal-hal yang tidak baik seperti mendorong-dorong KPK.


Dijelaskannya, sikap miring Fahri Hamzah yang merupakan anggota Komisi III DPR terhadap KPK menunjukkan bahwa Fahri punya masalah dengan Demokrat. Tindakan Fahri itu menempatkan dia sudah masuki persoalan internal Partai Demokrat.

"Kenapa getol desak Ibas di panggil KPK. Ada masalah apa diantara Fahri dengan Demokrat?" tanya Jemmy.

Jemmy tak habis pikir kenapa Fahri bertindak seperti itu padahal sebagai anggota Komisi Hukum DPR RI harusnya dia paham hukum. Seorang penyidik KPK dalam melaksanakan tugasnya diatur oleh koridor. Artinya, penyidik KPK terikat pada peraturan perundang-undanagan dan ketentuan yang berlaku dalam menjalankan fungsinya sebagai penyidik.

"Biarkan KPK bekerja. Jangan mengintervensi KPK karena KPK sudah punya logika hukum yang pasti dan diatur dalam prosedurnya," ungkap Jemmy.

Jemmy menengarai tindakan Fahri itu untuk menggembosi suara Demokrat di pemilu 2014.

"Jangan mengunakan melakukan black campain terhadap Demokrat dengan cara menyerang Sekjend kami,” pungkas Jemmy.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya