Berita

Bus Tingkat Wisata Tambah Kemacetan Jakarta!

KAMIS, 16 JANUARI 2014 | 17:27 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Indonesia Traffic Watch mendesak Pemprov DKI Jakarta menunda rencana pengoperasian bus tingkat wisata karena akan menambah kemacetan di ibukota.

"Tunda rencana ngawur itu, sebelum ada jalur khusus yang akan digunakan untuk bus tingkat wisata," ujar Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, dalam keterangan persnya (Kamis, 16/1).  

Edison mengatakan bus tingkat wisata yang sudah didatangkan sebanyak 5 unit dan akan ditambah 20 unit dalam beberapa waktu ke depan, harus memiliki ruas jalan khusus, bukan mengambil ruas jalan yang sudah ada seperti transjakarta (Busway).


Kalau Pemprov DKI tetap mengoperasikan bus tingkat wisata tersebut, kata Edison, berarti sama saja Pemprov DKI memperparah kemacetan lalu lintas ibukota. Tetapi, jika menggunakan jalur khusus dengan mengambil ruas jalan yang ada, maka itu adalah perbuatan yang  merampas hak pengguna jalan dan para pemilik mobil yang nota bene telah membayar pajak.

Edison menilai pengoperasian bus tingkat wisata tersebut  hanya beorientasi bisnis ketimbang kepentingan publik. Sebab kondisi lalu lintas ibu kota  yang masih carut marut, Pemprov DKI memaksakan kehendak dengan menjejali bus tingkat ke ruas jalan yang sudah tidak mampu menampung kendaraan . Sementara tidak ada upaya untuk menambah ruas jalan.  

"Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran penting sebagai alat pemersatu bangsa dan sarana utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," kata Edison mengingatkan.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya