Berita

sby/rm

Politik

SBY Sukses Tambah Utang Negara

SELASA, 14 JANUARI 2014 | 17:25 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera mengakhiri masa jabatannya. Kalau semua berjalan normal, kekuasaan Presiden SBY akan berakhir pada 20 Oktober 2014.

Bagi politisi Partai Golkar M. Misbakhun, Presiden SBY, setelah lengser nanti, mewariskan carut marut perekonomian Indonesia berupa utang bernilai trilunan rupiah.

"Utang Negara bertambah lebih dari Rp 1.200 triliun selama 9 tahun 3 bulan Pemerintahan Presiden SBY," katanya kepada redaksi sesaat tadi (Selasa, 14/1).


Menurut Misbakhun, utang yang dibuat Presiden SBY selama menjabat mencapai 55 persen dari total utang Negara sejak merdeka tahun 1945 sampai saat ini yang berjumlah Rp 2.300 triliun.

Prestasi utang Presiden SBY ini, kata Misbakhun, sama sekali tidak bernampak signifikan pada terwujudnya kesejateraan rakyat. Human Development Index penduduk Indonesia saat ini masih kalah dari Vietnam yang pada tahun 1976 didera perang saudara.

Karena hutang Negara RI, imbuh Misbakhun yang pernah dikriminalisasi lewat kasus LC Fiktif Bank Century, maka rakyat lah yang harus membayar hutang warisan SBY itu. Bukan SBY pribadi.

"Hutang ini akan menjadi warisan dan tanggungjawab generasi muda seperti saya dan anak-cucu kita. Sementara SBY tetap menikmati jabatan Presiden dengan segala fasilitas dan kenikmatannya untuk dirinya pribadi dan keluarganya," demikian Misbakhun.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya