Berita

hatta rajasa/net

Politik

Hatta Rajasa Janji Pangkas Perizinan Bagi Nelayan

SABTU, 11 JANUARI 2014 | 12:35 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Ada sekitar 26 surat izin yang harus dimiliki nelayan sebelum berlayar menangkap ikan. Banyaknya perizinan inilah yang menjadi keluhan utama para nelayan di Juwana, Pati, Jawa Tengah yang disampaikan kepada Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa pada Jumat (10/1).

Hatta yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Nasional Pemangkasan Perizinan memang mengakui perizinan di Indonesia luar biasa. Tidak terjadi pada nelayan, perizinan dalam bidang minyak dan gas (migas) dan sektor-sektor lain.

"Perizinan ini memang luar biasa, kadang-kadang setiap izin itu ada uangnya itu. Betul apa betul?" tutur Hatta Rajasa dalam acara silaturrahmi Menko Perekonomian dengan pelaku dunia usaha perikanan Pati, di tempat pelelangan ikan (TPI) Juwana, Pati, Jawa Tengah, (Jumat, 10/1).


Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu berjanji akan segera memangkas jumlah perizinan para nelayan. Dia akan melakukan rapat koordinasi bersama Menteri Perikanan untuk mempermudah nelayan berlayar.

"Jadi nggak ada lain cerita, pangkas ini perijinan.  Saya nanti pulang akan saya pangkas," tambahnya.

"Kalau bisa dipermudah mengapa dipersulit, kan begitu kata orang Sumatera," tandas Hatta. [ian]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya