Kebijakan PT Pertamina (Persero) menaikkan harga gas elpiji non subsidi kemasan 12 kg dinilai hanya akal-akalan. Karena sudah terendus, bahwa kebijakan tersebut pada akhirnya akan dibatalkan setelah ada gelombang protes dari masyarakat.
"Harga gas elpiji 12 Kg dinaikkan oleh Pertamina untuk tujuan agar Presiden SBY membatalkan kebijakan penaikan harga gas tersebut. Langkah tersebut diambil biar kelihatan Presiden SBY tegas, merakyat dan pro rakyat, tujuannya Pemilu 2014," tegas Koordinator Petisi 28, Haris Rusly, (Sabtu, 4/1).
Haris Rusly menyampaikan itu setelah mendengar penjelasan Julian Aldrin Pasha bahwa Presiden melihat kenaikan harga elpiji sebagai aksi atau keputusan korporasi berdasarkan pertimbangan bisnis semata.
Apalagi, Presiden yang disebut mengikuti dan telah mendengar laporan akan kerisauan masyarakat, juga telah memerintahkan Wapres & Menko Perekonomian agar memanggil Dirut PT. Pertamina terkait kenaikan gas elpiji 12 Kg serta menjelaskan kepada masyarakat.
"Untuk kursi kekuasaan, segala merk lipstik dan gincu diborong dan dipoles ke bibir, sampai kelihatan norak," kecam Haris Rusly.
Menurutnya, sebelumnya SBY juga sudah melakukannya. Yaitu, saat mencabut Peraturan Presiden (Perpres) 105/2013 tentang Pelayanan Kesehatan Paripurna kepada Menteri dan Pejabat Tertentu dan Perpres Nomor 106/2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pimpinan Lembaga Negara setelah mendapat penolakan dimana-mana.
"Perpres fasilitas pengobatan pejabat ke luar negeri diteken oleh Presiden RI untuk tujuan dicabut oleh SBY. Biar kelihatan tegas dan merakyat," katanya mengingatkan.
Lebih jauh dia menjelaskan, mendekati Pemilu 2014 akan banyak tingkah polah aneh para pengambil kebijakan. Tujuannya satu, memoles citra untuk mendulang suara pada Pemilu 2014.
"Ada yang buat kebijakan larangan pegawai rendahan pakai motor pribadi ke kantor. Si pegawai akhirnya naik motor ojek ke kantor. Peraturan pemda kok kayak ospek di kampus saja," imbuhnya sambil tertawa.
Ada lagi acara masak-masak dan makan-makan oleh para politisi, yang katanya acara personal. Namun oknum wartawan diundang secara diam-diam untuk meliput, sementara alur cerita sudah diatur sang konsultan politik dan perusahaan
public relation yang telah dibayar mahal.
"Masih percaya sama pemilu 2014 sebagai jawaban perubahan nasib? Tak mau bersatu untuk revolusi dan SI MPRS berdasarkan pancasila dan UUD 1945? Silahkan saja lanjutkan penderitaan dan kedongkolannya," tandasnya.
[zul]
