Berita

ibas/net

Ibas: Demokrat Desak Pemerintah Batalkan Kenaikan Harga Elpiji

SABTU, 04 JANUARI 2014 | 20:09 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Partai Demokrat tidak setuju, bahkan menolak kebijakan Pertamina yang menaikkan harga elpiji 12 kilogram. Pasalnya, dengan kenaikan harga elpiji ini, apalagi kenaikannya lebih dari 60 persen, akan menimbulkan inflasi ataupun kenaikan harga yang akhirnya akan membebani rakyat.

Demikian ditegaskan Sekjen DPP Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono dalam siaran pers yang diterima sesaat lalu (Sabtu, 4/1).

"Kita ketahui bahwa dengan kenaikan BBM tahun lalu, inflasi atau harga-harga kebutuhan pokok ikut naik meskipun saat itu pemerintah bisa menstabilkan lonjakan harga dengan segera. Kondisi seperti ini jangan sampai terulang lagi dan jangan ada kebijakan apapun yang justru bisa memicu kenaikan harga kebutuhan pokok," ujar poltikus muda yang akrab disapa Ibas ini.


Karena itu, tegas Ibas, Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan agar kenaikan harga elpiji 12 kilogram oleh Pertamina ditinjau kembali. "Harus diadakan perubahan seperlunya dan kuncinya adalah ekonomi stabil, stabilitas harga harus terus terjaga dan  tidak membebani rakyat," tambahnya.

Menurutnya, pemerintah harus turun tangan karena kebijakan itu murni diambil oleh Pertamina. "Ini kebijakan korporat (Pertamina) dan kami yakin rencana kenaikan harga elpiji ini tidak dilaporkan kepada Presiden" tutup Ibas. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya