Berita

ibas/net

Ibas: Demokrat Desak Pemerintah Batalkan Kenaikan Harga Elpiji

SABTU, 04 JANUARI 2014 | 20:09 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Partai Demokrat tidak setuju, bahkan menolak kebijakan Pertamina yang menaikkan harga elpiji 12 kilogram. Pasalnya, dengan kenaikan harga elpiji ini, apalagi kenaikannya lebih dari 60 persen, akan menimbulkan inflasi ataupun kenaikan harga yang akhirnya akan membebani rakyat.

Demikian ditegaskan Sekjen DPP Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono dalam siaran pers yang diterima sesaat lalu (Sabtu, 4/1).

"Kita ketahui bahwa dengan kenaikan BBM tahun lalu, inflasi atau harga-harga kebutuhan pokok ikut naik meskipun saat itu pemerintah bisa menstabilkan lonjakan harga dengan segera. Kondisi seperti ini jangan sampai terulang lagi dan jangan ada kebijakan apapun yang justru bisa memicu kenaikan harga kebutuhan pokok," ujar poltikus muda yang akrab disapa Ibas ini.


Karena itu, tegas Ibas, Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan agar kenaikan harga elpiji 12 kilogram oleh Pertamina ditinjau kembali. "Harus diadakan perubahan seperlunya dan kuncinya adalah ekonomi stabil, stabilitas harga harus terus terjaga dan  tidak membebani rakyat," tambahnya.

Menurutnya, pemerintah harus turun tangan karena kebijakan itu murni diambil oleh Pertamina. "Ini kebijakan korporat (Pertamina) dan kami yakin rencana kenaikan harga elpiji ini tidak dilaporkan kepada Presiden" tutup Ibas. [zul]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya