Berita

ibas/net

Ibas: Demokrat Desak Pemerintah Batalkan Kenaikan Harga Elpiji

SABTU, 04 JANUARI 2014 | 20:09 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Partai Demokrat tidak setuju, bahkan menolak kebijakan Pertamina yang menaikkan harga elpiji 12 kilogram. Pasalnya, dengan kenaikan harga elpiji ini, apalagi kenaikannya lebih dari 60 persen, akan menimbulkan inflasi ataupun kenaikan harga yang akhirnya akan membebani rakyat.

Demikian ditegaskan Sekjen DPP Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono dalam siaran pers yang diterima sesaat lalu (Sabtu, 4/1).

"Kita ketahui bahwa dengan kenaikan BBM tahun lalu, inflasi atau harga-harga kebutuhan pokok ikut naik meskipun saat itu pemerintah bisa menstabilkan lonjakan harga dengan segera. Kondisi seperti ini jangan sampai terulang lagi dan jangan ada kebijakan apapun yang justru bisa memicu kenaikan harga kebutuhan pokok," ujar poltikus muda yang akrab disapa Ibas ini.


Karena itu, tegas Ibas, Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan agar kenaikan harga elpiji 12 kilogram oleh Pertamina ditinjau kembali. "Harus diadakan perubahan seperlunya dan kuncinya adalah ekonomi stabil, stabilitas harga harus terus terjaga dan  tidak membebani rakyat," tambahnya.

Menurutnya, pemerintah harus turun tangan karena kebijakan itu murni diambil oleh Pertamina. "Ini kebijakan korporat (Pertamina) dan kami yakin rencana kenaikan harga elpiji ini tidak dilaporkan kepada Presiden" tutup Ibas. [zul]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya