Ahok harus Belajar dari Walikota Surabaya

Penolakan Muhammadiyah terhadap praktik pelacuran, apalagi dilegalkan, tidak hanya di Jakarta. Di Surabaya, organisasi parsyarikatan ini juga melakukan hal yang sama sebagian bagian dari amar maruf nahi munkar.

"Di Krembangan, Surabaya, Muhammadiyah menolak lokalisasi. Karena butuh payung hukum, Mas Arief dari Muhammadiyah minta back-up Walikota (Tri Rismaharini). Alhamdulillah gayung bersambut," ujar Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Bidang Dakwah, M. Ziyad kepada Rakyat Merdeka Online (Sabtu, 4/1).

Saat ini, sambung Ziyad, Krembangan sudah menjadi kampung santri. Bila mendatangi lokasi itu, akan disambut tulisan 'Anda Memasuki Kampung Santri.' "Salah satu Ketua Nasyiatul Aisyiah (sayap Muhammadiyah), ibunya germo dulu. Awalnya ngaji di masjid Muhammadiyah, lama-lama dia malu dan mengajak ibu-bapaknya meninggalkan bisnis itu. Dengan sendirinya tutup," bebernya.

Meski memang tak cukup sampai disitu. Muhammadiyah juga memberikan berbagai pelatihan keterampilan. "Muhammadiyah Surabaya itu mencari donasi, per WTS dikasih modal Rp 5 juta," ungkapnya.

Lokalisasi yang sebelumnya terdapat sekitar 4.500-an pekerja seks komersial ini bisa ditutup, diakui Ziyad, selain ketegasan Walikota Surabaya juga karena dukungan dari Gubernur Jawa Timur terhadap kebijakan Tri Rismaharini tersebut.

Menurutnya, hal itulah yang perlu dicontoh oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama. "Artinya Kota Surabaya saja bisa melakukan itu. Apalagi ini Jakarta. Itu kan Bu Risma dari PDIP," ungkap Ziyad.

Ziyad menambahkan, saat ini Walikota Surabaya bertekad menutup lokalisasi Dolly, yang saat ini jumlah PSK-nya diperkirakan mencapai 12.500-an.

"Kebijakan Bu Risma, pada 2014, maksimal 2015, Surabaya bebas prostitusi. Itu mendapat tekanan yang luar biasa. Tapi Bu Risma maju terus sebagaimana dilakukan di Krembangan. Bukan diberantas ya, tapi diberi pelatihan agar mandiri juga," demikian Ziyad.

Sebelumnya, Koordinator Divisi Dakwah Khusus Majelis Tabligh Muhammadiyah, Agus Tri Sundari menegaskan, pihaknya menolak keras ide Ahok membangun lokalisasi prostitusi di Jakarta.

Menanggapi itu, Ahok mengaku tidak mengerti mengapa Muhammadiyah menolak usulannya tersebut. "Saya juga nggak setuju ada legalisasi prostitusi. Persoalannya, jangan munafik! Emang nggak ada prostitusi di DKI? Ngapain munafik? Itu aku nyindir saja," ungkap Ahok.  [zul]