. Menyangkut masalah WNI Overstayer di Arab Saudi, pemerintah Republik Indonesia melalui Konjen RI di Jeddah dinilai sudah bekerja maksimal menangani mereka yang selama ini harus tinggal dalam karantina di Shumaimi. Hanya saja masalah yang dihadapi sedemikian kompleks, apalagi kasusnya mencapai ribuan orang.
Menurut Anggota Komisi I DPR RI, Syahfan Badri Sampurno, Kompleksnya masalah yang dihadapi itu antara lain menyangkut dokumen data diri dan anak-anak yang dibawa oleh para TKI.
"Dari sisi dokumen, banyak TKI terutama yang wanita ketika dicocokkan dokumennya memiliki ketidaksesuaian menyangkut identias diri. Belum lagi sebagian besar mereka membawa anak yang tidak jelas identitasnya," kata Syahfan di sela-sela Kunjungan ke KJRI Jeddah dalam rangka mengawasi kinerja KBRI dan KJRI dalam menangani dan melindungi warga negara Indonesia (WNI) yang bermasalah di Saudi Arabia, di dalam komplek KJRI Jeddah, Sabtu malam (7/12).
Menurut politisi PKS ini, masalah terbesar justru ada pada pihak Kerajaan Arab Saudi yang menerapkan prosedur berbelit-belit dan memakan waktu lama, sehingga para TKI harus menunggu dalam ketidakpastian untuk dipulangkan. Pemerintah Kerajaan Saudi melakukan prosedur yang berbelit seperti melakukan verifikasi terhadap dokumen yang menyangkut para TKI.
"Dari dokumen itu diverifikasi, apakah di antara TKI masih dalam ikatan kontrak atau sudah. Jika masih berlaku maka harus diklarifikasi dahulu kepada majikan yang bersangkutan. Ditambah lagi, Pemerintah Saudi juga melakukan pemeriksaan dokumen para TKI kepada pihak kepolisian setempat untuk melihat ada tidaknya catatan pelanggaran hukum yang dilakukan," terangnya.
Menurut Syahfan, prosedur yang berbelit itu membuat para TKI yang mengalami karantina harus menunggu lama dan rawan terjadinya tindakan yang tidak terkendali di dalam karantina.
"Sampai hari Jumat (6/12) masih tersisa sekitar lima ribu TKI di karantina Shumasi. Mereka terlihat sudah jenuh karena selama 32 hari ditahan tanpa kepastian kapan dipulangkan," terangnya.
Selain Syahfan, hadir dalam kunjungan ini anggota Komisi I dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syaifullah Tamliha, anggota Komisi I dari Fraksi Demokrat Guntur Sasono.
[ysa]
