. Ada banyak pelayanan dan perlindungan yang dilakukan KBRI di Riyadh terhadap warga negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi.
Diantaranya, kata Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Gatot Abdullah Mansyur, pelayanan dokumen kekonsuleran yang meliputi kewarganegaraan, kenotariatan, legalisasi dan pembuatan surat keterangan.
"Dalam hal keimigrasian, kita membuat dan memperpanjang paspor, pembuatan SPLP, pemberian Visa bagi warga negara asing dan lain-lain," kata Gatot Abdullah Mansyur, saat menerima kunjungan Komisi I DPR dalam rangka mengawasi kinerja KBRI dan KJRI dalam menangani dan melindungi warga negara Indonesia (WNI) yang bermasalah di Saudi Arabia, di dalam komplek KJRI Jeddah, Jumat malam (6/12).
Dari Komisi I, hadir dalam kunjungan ini anggota Komisi I dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syaifullah Tamliha, anggota Komisi I dari Fraksi Demokrat Guntur Sasono, dan anggota Komisi I dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Syahfan Badri Sampurno.
Pelayanan dan perlindungan lain yang dilakukan, lanjut Gatot, adalah legalisasi perjanjian kerja, pelayanan pengaduan orang hilang, penterjemahan dan pendampingan di tingkat pemeriksaan dan pengadilan, serta bantuan hukum oleh Pengacara selama proses pemeriksaan maupun pengadilan.
"Kita juga menyediakan dua transit house untuk TKW dan TKL," ungkap Gatot.
Saat ini, Gatot mengatakan ada 1,2 juta WNI di Arab yang menjadi tenaga kerja. Dari jumlah itu, 90 persen diantaranya, atau 1.080.000 orang bekerja di sektor informal. Sementara yang bekerja di sektor formal mencapai 10 persen. Dari sektor informal, 95 persen diantaranya, atau sekitar 1.026.00 orang bekerja di sektor penata laksana rumah tangga. Sisanya, 5 persen bekerja sebagai supir atau di perkebunan.
Dari jumlah WNI yang bekerja di sektor penata laksana rumah tangga, 70 persen diantaranya, atau sekitar 718.200 hanya lulusan SD. Bahkan banyak diantaranya yang buta huruf.
[ysa]
