Konfrensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) diharapkan bisa menyepakati Paket Bali yang sebelumnya mengalami perdebatan alot.
Demikian diharapkan Presiden Junior Chamber International (JCI) Indonesia terpilih, Hero Cokro. Heru juga berharap, KTM WTO kali ini, yang dihadiri oleh 159 Menteri dan delegasi dari Negara anggota WTO, mencapai titik temu dan menghasilkan kesepakatan terhadap tiga isu utama yang mampu meningkatkan perekonomian dunia.
Tiga isu utama yang diusung dalam KTM WTO kali ini berkonsentrasi pada masalah pertanian, yakni Trade Facilitation, Agriculture¸ dan Least Developed Countries (LDCs). JCI, menurut Heru Cokro, meyakini bahwa dengan disepakatinya Paket Bali, akan membawa dampak positif bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Dalam bidang pertanian, orientasi terhadap pertanian akan membuka peluang ketahanan pangan. Hal itu bisa dicapai melalui pengaturan ekspor produk pertanian dan administrasi
Tariff Rate Quota.“Rekuota tarif impor diharapkan bisa memberikan perlindungan kepada petani-petani dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia,†ujar Heru Cokro dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/12).
Menurut Heru Cokro, apa yang disuarakan ini adalah aspirasi negara-negara berkembang. Umumnya, produk-produk pertanian dari petani negara berkembang harus mengalami hambatan dalam persaingan global lantaran negara maju mensubsidi pertanian dalam negeri mereka. Untuk saat ini saja, Amerika Serikat mensubsidi petaninya sebesar US$100 miliar per tahun, dan Eropa sebesar 80 miliar euro per tahun.
“Jika subsidi tersebut mereka kurangi, ini akan membuka peluang bagi produk-produk pertanian negara berkembang,†kata Heru Cokro.
Isu yang kedua adalah fasilitas perdagangan. Kesepakatan fasilitas perdagangan ini akan sangat membantu Indonesia karena upaya penetrasi pasar di Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin akan dapat dilakukan secara lebih pasti dan mudah serta terbebas dari hambatan di pelabuhan, seperti yang berlangsung saat ini.
Dan ketiga,
Least Developed Countries (LDCs) Atau masalah pembangunan khusus bagi negara kurang berkembang. Seperti
duty free quota free (DFQF), ketentuan surat keterangan asal, dan kemudahan akses pasar jasa ke negara-negara maju.
"JIka
Trade Facilitation, Agriculture, dan
LDCs disepakati dalam forum ini, maka kegagalan dalam KTM WTO Doha Development Agenda (DDA) yang tidak menunjukkan perkembangan baik selama 12 tahun terakhir bisa diperbaiki," ungkap Heru.
Heru juga menambahkan, sudah saatnya negara-negara berkembang menyatukan sikap agar tercipta perdagangan dunia yang adil.
[rus]
