KPK Harus Memvalidasi Keterangan Boediono dengan Berbagai Dokumen yang Ada

. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus terus didorong untuk memvalidasi keterangan Boediono dengan dokumen, alat bukti dan fakta-fakta yang ada.

Misalnya, kata anggota Timwas Century dari Fraksi Golkar, Bambang Soesayto, bagaimana Boediono bisa menjelaskan proses pemberian dana Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) sebesar Rp 689 miliar dalam jangka waktu lima jam. Lebih-lebih capital adequacy ratio (CAR) Bank Century dalam posisi minus. Boediono juga harus menjelaskan nilai jaminan di bawah 150 persen sebagai mana tertera dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), juga penyerahan jaminan satu minggu setelah pencairan.

"Prinsip kehati-hatian BI dialanggar sendiri," kata Bambang kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Senin, 25/11).

Belakangan ada dokumen yang disebutkan sebagai surat pernyataan Robert Tantular pada tanggal 21 November 2008. Dalam dokumen ini, Robert Tantular, selaku direktur Utama PT. Century Mega Investindo, bersedia untuk ikut serta dalam penanganan yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atas Bank Century Tbk dalam rangka melaksanakan UU No.24/2004 tentang LPS.

Dokumen ini menjadi bukti bahwa Wakil Presiden Boediono telah membohongi KPK dan seluruh rakyat Indonesia. Dalam keterangan pers setelah diperiksa KPK, Boediono mengatakan apa yang dilakukan terhadap Bank Century bukanlah sebuah langkah kebijakan bailout melainkan sebuah langkah kebijakan pengambilalihan. Dalam kebijakan bailout, pemegang saham lama akan dilibatkan. Sementara dalam pengambilalihan, pemegang saham tidak dilibatkan sama sekali dalam proses selanjutnya. [ysa]